Masrizal

Lebih Baik Miskin Daripada Jadi Budak (Slave) - Bagian 7

2011-06-05T19:10:00.000-07:00

Lebih Baik Miskin Daripada Jadi Budak (Slave) - Bagian 7

Sebelum saya mulai bekerja ataupun sewaktu masih kuliah saya sudah melihat ketiga masalah atau bidang sudah menjadi perhatian saya sebagai anak nagari, apalagi pada waktu itu saya adalah termasuk urang sintuk pertama yang berhasil atau masuk kuliah di ITB (Strata 1), memang sebelumnya sudah ada anak paman saya yang sudah duluan masuk ke Politeknik Bandung di Ciwaruga, tetapi yang kuliah untuk S1 dan kampus di Ganesha 10. Memang harus saya akui ada terbersit rasa bangga dalam diri saya sewaktu memasuki gerbang kampus ITB di Ganesha 10 Bandung pintu gerbang tertulis spanduk dalam dalam ukuran mencolok “ Selamat Datang Putra-Putri Terbaik Indonesia” dan hal itu juga meyakinkan saya bahwa keputusan saya untuk meninggalkan Kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tidak salah, apalagi pada waktu juga itu cukup banyak juga rekan se Angkatan di ITB yang melakukan atau memilih hal yang sama, bahkan untuk Jurusan Teknik Kimia saja ada hampir 8 orang.

Kemudian sewaktu saya mulai kuliah, saya juga berusaha untuk bisa memahami Adat Budaya Minangkabau serta Sumatera Barat secara umum maka saya aktif di Organisasi Kemahasiswaan Unit Kesenian Minangkabau UKM-ITB, disamping juga ikut aktif di Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia (HIMATEK) maupun Unit Bola Volley (UBV) walaupun harus saya akui yang boleh dikatakan benar-benar aktif hanya di UKM sementara yang lainmya seperti GAMAIS ITB serta HIMATEK dan UBV hanya aktif pada event-event tertentu sementara untuk UKM saya senantiasa aktif tiap minggu dan selalu ikut terlibat dalam setiap minggu kegiatan yang dilaksankan oleh UKM terutama tentu adalah kegiatan “Penampilan” yaitu show pertunjukan seni dari Minangkabau terutama Tari Pasambahan termasuk Tari Galombang serta pertujukan musik Talempong serta beberapa tari hiburang seperti tari piring atau tari “alang babega” dan yang lainnya sesuai dengan permintaan dari panitia atau yang punya acara, biasanya atau yang paling banyak adalah acara resepsi pernikahan yang menggunakan adat minang. Dalam hal ini saya termasuk salah satu pemain Gendang atau pemain talempong dan Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa memainkan kedua alat musik tersebut termasuk Bansi (sejenis flute atau seruling dari bambu khas dari Minangkabau) yang suaranya mendayu-dayu sehingga membuat “taragak jo kampuang”

Berbekal dengan apa pernah saya pelajari dan alami maka saya bertekad untuk mencoba mengimplementasikan semua pengalaman serta ilmu yang sudah saya dapatkan terutama yang bisa saya implementasikan dalam kehidupan urang kampuang atau nagari tempat saya tinggal, beberapa hal yang saya dan teman atau rekan sebaya lakukan adalah:

Pendidikan, khususnya pendidikan Agama atau Mangaji, yang menjadi dasar untuk bisa disebut sebagai orang minang “Adat Basandi Sara’, Sara’ Basandi Kitabullah”, saya waktu itu menyampaikan kepada guru tempat saya pernah belajar mengaji untuk memberikan kepada beliau “uang minyak” istilah semacam uang pengganti membeli minyak bagi guru mengaji sehingga kalau ada anak-anak yang tidak membayar tidak ada masalah karena sudah kami bantu, dan satu sisi kami juga minta tidak ada lagi anak sekolah baik dari SD sampai SMA yang masih duduk atau main di lapau setelah maghrib pada hari kerja sehingga secara masyakat “memaksa” mereka yang harus mengaji untuk pergi mengaji dengan harapan minimal mereka bisa baca Alqur'an dan ilmu fikih yang Insya Allah bermanfaat buat mereka. Memang harus diakui bahwa zaman telah berubah karena pengaruh modernisasi dan globalisasi, sehingga zaman sekarang sudah tidak ada lagi anak-anak sekolah yang tidur dan belajar di surau apalagi belajar “silek” atau pencak silat, kalaupun ada hanya didaerah tertentu dan yang saya tahu untuk dari Sintuk dan sekitarnya sudah tidak ada lagi. Padahal waktu saya masih kecil saya masih sempat mendapatkan budaya surau yaitu belajar mengaji di surau dan tidur disana serta sempat belajar “silek” atau pencat silat minang. Tentu kita berharap sekarang dengan adanya Perda Mengaji di Kabupaten Padang Pariman dan adanya bantuan dana Pemda untuk para guru mengaji serta dukungan dan bantuan dari “Anak Nagari” serta orang rantau kita berharap tidak ada lagi anak muda Minangkabau yang tidak bisa mengaji atau baca tulis Alquran.
Bidang Kepemudaan, yaitu pada waktu itu saya bersama rekan-rekan pemuda berusaha memajukan kegiatan kepemudaan kampung kami terutama waktu misalnya olah raga dan pembangunan infrastruktur lainnya terutama jalan dan kantor pemudanya. Saya masih ingat olah raga yang kami aktifkan kembali adalah Sepak Bola dan Bola Volley, dan yang menarik untuk menghimpun dana karena sumbangan dari donatur atau para perantau masih terbatas maka kami untuk menghimpun dana melakukan atau “tanggap” organ tunggal dengan memanggil Group Organ tunggal dengan artis yang Top untuk ukuran Padan Pariaman, waktu itu yang sedang naik daun adalah Alm. Zalmon dengan hits “Kasiak Tujuh Muaro-nya” serta Eddy Cotok. Sehingga dari kegiatan organ tunggal tersebut selain dari hasil penjualan karcis masuk juga didapatkan dana dari hasil “badoncek” yaitu uang sumbangan sukarela dari para pemuda dan tokoh masyarakat serta dari acara “lelang kue atau singgang ayam” sehingga dari kegiatan yang kami lakukan ada sisa dana setelah dikeluarkan biaya “produksi” terutama tentu untuk goup organ tunggal atau “electone” beserta artisnya. Biasanya ada sisa dana dalam setiap event 1.5 sampai 2 Juta, Dana ini cukup untuk menggerakkan kegiatan kepemudaan tetapi yang lebih penting adalah menjalin silaturahmi antar pemuda serta antara yang tua dengan yang muda serta para perantau dengan urang di kampung.
Bidang Ekonomi, sepertia yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa sewaktu saya tinggal dikampung itu dan saya mulai bekerja di Coke System tahun 1998 sehingga masih suasana Krismon, sehingga daya beli masyarakat menurun tajam, sementara hampir 95% kehidupan ekonomi di kampung saya atau Nagari Sintuk adalah bertani dan beternak, apalagi waktu itu juga ada kasus kabut asap akibat pembakaran hutan yang mengakibat hampir 3 bulan kami tidak bisa melihat matahari dan akibatnya hasil-hasil pertanian merosot terutama buah kelapa yang menjadi salah satu komoditas andalan didaerah kami selain pisang, singkong dan tentu yang utama adalah beras atau padi. Sehingga kehidupan ekonomi benar-benar sulit karena hasil pertanian merosot semetara kebutuhan hidup makin mahal. Pada waktu itu ada satu permasalahan yang dihadapi oleh para petani yang ada Jorong Gati tempat saya tinggal yaitu mereka tidak bisa mencairkan Kredit Usaha Tani (KUT) karena mereka bukan Anggota Koperasi (KUD Sintuk) yang waktu itu memang dikuasai oleh seorang tokoh yang waktu itu “sangat berkuasa” dan beliau menjabat sebagai ketuanya dan kebetulan beliau juga Ketua Kerapatan Adat Nagari dan pengurus Partai yang masih berkuasa saat itu Golkar (Partai Golkar) sehingga boleh dikatakan semua sendi kehidupan masyarakat dia kuasai mulai dari Ekonomi, Sosial - KAN (Kerapatan Adat Nagari), serta Politik. Sehingga boleh dikatakan untuk Kenegarian Sintuk beliau yang berkuasa dan dia “punya massa” dan pengikut sehingga tidak ada yang berani melawan. Pada waktu itu setiap pencairan KUT harus melalui KUD Sintuk sementara yang menjadi masalah adalah adanya potongan untuk Koperasi yang diluar kewajaran kalau tidak salah hampir 5% bahkan ada yang sampai 10%, sehingga para warga kami atau anggota kelompok tani kami keberatan. Saya sebagai anak nagari yang tinggal dikampung merasa terpanggil untuk itu menyelesaikan kasus ini, sehingga sampai saya tanyakan ke Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil di Pariaman dan kebetulan saya kenal beliau sewaktu saya dirawat di RSUP M Jamil Padang, kebetulan beliau membesuk ada saudaranya yang dirawat disana dan pada waktu itu saya juga punya kenalan atau kolega yang tahu prosedur untuk pencairan KUT, bahwa yang menjadi syarat utama adalah adanya kelompok tani serta rekomendasi dari penyuluh tani (Departemen Pertanian – waktu itu), sehingga tidak ada keharusan melalui KUD, sehingga dengan hal ini saya minta para petani tersebut untuk membentuk kelompok tani baru dan lengkap dengan pengurusnya, dan kami ajukan permohonan KUT (Kredit Usaha Tani) dan minta persetujuan dari Penyuluh pertanian yang waktu itu juga tidak suka dengan cara-cara yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tersebut. Akhirnya singkat cerita KUT tersebut bisa dicairkan bahwa jumlahnya hampir 90% dari pagu yang kami minta dan kalau tidak salah waktu itu jumlahnya sampai 200 Juta, dan itu cukup besar untuk ukuran kelompok tani yang kami bentuk dengan anggota lebih kurang 40 Orang, jadi rata-rata tiap anggota dapat 5 Juta dan memang tergantung pada luas lahan atau sawah yang mereka garap.

Itulah sekelumit atau segelintir hal yang bisa saya berikan, walaupun untuk ukuran orang kota atau Jakarta nilainya tidak seberapa tetapi bagi orang kampung kami itu adalah nilai yang sangat besar dan cukup menjadi modal buat mereka untuk bertani atau keperluan lainnya sehingga minimal bisa meringankan beban hidup mereka. Memang harus saya akui saya sempat akan “dilawan” atau dihalangi oleh pengikut dari tokoh masyarakat, tetapi karena mereka tahu saya juga banyak punya koneksi di Kabupaten Pariaman serta Orang Rantau, apalagi Paman saya Kapt. Purn H. Razali, adalah tokoh masyarakat Sintuk yang disegani di Jakarta atau boleh dikatakan “urang bagak” di Jakarta dan di Nagari Sintuk sehingga niat mereka urung.

Tetapi apapun yang saya lakukan walaupun kecil tetapi saya minimal telah berusaha untuk membantu meringankan beban masyarakat serta mencari solusi untuk beberapa permasalahan yang merek hadapi, sehingga paling tidak bisa membuat kedua orang tua saya bangga bahwa anaknya sudah bisa menjadi “urang” minimal untuk Kenagarian Sintuk. ...(Bersambung....)

Salam

@Macademy2407 : @Rizal2407

www.kompasiana.com/rizal2407

www.masrizal-gati.blogspot.com

www.masrizal-academy.blogspot.com

E-Coli Mengancam Eropa? Indonesia Bagaimana?

2011-06-05T19:08:00.001-07:00

Eropa saat ini tengah menghadapi wabah bakteri E coli yang membuat sakit lebih dari 1.600 orang di Jerman dan membunuh 20 orang. Badan Kesehatan Dunia (WHO – World Health Organization - www.who.int & www.euro.who.int ) menyatakan, patogen penyebab wabah ini adalah strain baru yang belum pernah dikenal oleh ilmuwan. Demikian kutipan berita yang dilaporkan Kompas.Com, AFP dan BBC serta Bloomberg. Hampir semua media di dunia melaporkan hal ini termasuk juga media lokal terutama mainstream media seperti Kompas, Detik, BBC, serta Televisi.

Menurut Beijing Genomics Institute, China yang bekerja sama dengan ilmuwan Jerman, strain E coli ini merupakan jenis yang sangat mematikan dan mudah menular. "Ini merupakan strain unik yang belum pernah diisolasi dari pasien sebelumnya," kata Hilde Kruse, ahli keamanan pangan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Penelitian awal terhadap analisis genetik menunjukkan, strain bakteri ini merupakan bentuk mutan dari dua bakteri E coli, enteroaggregative E coli (EAEC) dan enterohemorrhagic E coli (EHEC). Apabila kedua bakteri ini bergabung, akan berbahaya bagi manusia.

"Salah satu bakteri akan mengambil zat toksik dari bakteri lain dan menghasilkan racun yang lebih berbahaya karena menyebabkan diare berat, bahkan merusak jaringan, termasuk ginjal," kata Dr Paul Wigley, ahli biologi dari Universitas Liverpool, seperti dilansir BBC.

Kasus wabah E coli ini telah menyebabkan gagal ginjal yang langka dan mengancam jiwa. Sebenarnya infeksi E coli yang normal juga mengancam jiwa, tetapi pada umumnya hanya pada kelompok bayi dan anak-anak serta orang yang daya tahan tubuhnya rendah.

Pada kasus di Eropa ini korban terbanyak adalah perempuan dan remaja. Pemerintah Jerman menemukan 470 kasus komplikasi ginjal. Dikhawatirkan wabah ini menelan korban lebih banyak lagi karena hingga sekarang belum bisa dipastikan sumber penularan wabah tersebut.

Masa inkubasi penyakit itu tiga sampai delapan hari. Bakteri E coli bisa ditemukan pada feses dan bisa menyebar jika seseorang memiliki kebiasaan hidup kurang bersih, misalnya tidak mencuci tangan dengan sabun.

Dugaan awal wabah ini disebabkan sayuran mentah yang tercemar E coli. Beberapa penelitian yang dilakukan di Eropa juga menunjukkan hubungan yang kuat antara gejala penyakit dan konsumsi sayuran mentah.

WHO menyatakan, kasus-kasus karena E coli telah dilaporkan di sembilan negara Eropa, meliputi Austria, Denmark, Jerman, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris. Mayoritas kasus mengenai orang di Jerman atau orang-orang yang baru bepergian ke Jerman Utara.

Wabah E coli yang terjadi di Eropa ini merupakan kejadian terbesar ketiga dan paling menyebabkan korban jiwa. Sebelumnya dua orang dilaporkan meninggal pada wabah di Jepang tahun 1996 dan membuat sakit 9.000 orang. Sementara itu, pada tahun 2000 di Kanada dilaporkan 7 orang meninggal karena wabah E coli.

Bahkan informasi terakhir E-Coli jenis ini sudah ditemukan juga di Amerika Serikat Sebanyak tiga orang dilaporkan mengidap penyakit yang disebabkan bakteri yang menewaskan 20 orang di Eropa tersebut. eterangan dari pejabat Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menyatakan, ketiga pasien yang terserang strain E coli tersebut belum lama ini bepergian ke Jerman. Mereka saat ini sedang dirawat di rumah sakit akibat mengidap hemolytic uremic syndrome (HUS), gangguan ginjal mematikan akibat komplikasi bakteri E coli. Sampel darah ketiga pasien itu masih dalam pemeriksaan di laboratorium CDC Atlanta, Georgia.

"Kami mempertimbangkan mereka kemungkinan menjadi bagian dari wabah yang berkembang di Eropa," ungkap Dr Robert Tauxe, Deputi Direktur Division of Foodborne, Bacterial and Mycotic Diseases CDC.

Menurut laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO), sejauh ini tercatat ada 499 kasus HUS akibat merebaknya wabah E coli di Eropa. Angka kejadian HUS ini adalah yang tertinggi yang pernah terjadi di dunia, menurut Centers for Disease Control and Prevention.

"Sebagai perbandingan, ada 120 kasus HUS dalam kejadian terbesar wabah E coli di Jepang pada 1996," lanjut Tauxe.

Hingga kini para ahli belum dapat menjelaskan mengapa banyak kasus HUS bermunculan akibat strain bakteri yang diperkirakan CDC adalah strain O104:H4. Tauxe memperkirakan, strain ini memproduksi lebih banyak toksin ketimbang jenis lainnya.

Para dokter di Eropa dan Amerika Serikat tidak pernah lagi memberikan antibiotika kepada pasien yang terinfeksi E coli, sejak sejumlah penelitian menunjukkan bahwa langkah itu justru memperburuk kondisi pasien.

"Tampaknya antibiotika membuat bakteri meledak, dan racun yang berada di dalamnya keluar dan menimbulkan kerusakan," kata Dr Buddy Creech, asisten profesor penyakit menular di Vanderbilt University School of Medicine.

Menurutnya, hingga kini belum ada pengobatan khusus untuk mengatasi keganasan bakteri tersebut. (Kompas.Com)

E. coli outbreak, Data kasus E-Coli per 2 June 2011 (WHO)

Negara	E.coli	HUS
Austria	2	0
Czech Republic	1	0
Denmark	10	7
France	10	0
Germany*	1213	520
Netherlands	4	4
Norway	1	0
Poland	0	1
Spain	0	1
Sweden	31	15
Switzerland	3	0
UK	8	3
US	0	2

Source: World Health Organization

Yang menarik lagi adalah terjadinya perseteruan antara negara-negara di Eropa terutama Spanyol denga Jerman, bahkan PM Spanyol keberatan kalau kasus E-Coli dipicu oleh Ketimun (Cucumber) yang berasal dari Spanyol dan mereka menuding justru kasus ini berasal dari sapi yang dikenal dengan “Smog Cow” terutama dari kotorannya dan kemungkinan juga dalam dagingnya. Bahkan Russia sudah melarang masuknya sayuran atau import dari negara-negara Eropa Barat terutama dari Spanyol.

Memang E-Coli itu banyak sekali jenis atau strainnya dan bahkan di Indonesia pernah heboh bahwa lebih dari Depot Air Ulang di Jakarta banyak mengandung E-Coli, demikian juga kasus Es Batu yang dibuat dari air sungai tanpa menggunakan pengolahan yang memadai sehingga banyak mengandung E-Coli sehingga jauh diatas ambang batas yaitu ( 0 per/100 ml sample) – (Permenkes - 492/Menkes/Per/IV/2010 ) - http://www.hukor.depkes.go.id. Demikian juga dengan jajanan anak sekolah serta yang kita kwatirkan juga kalau Bakteri Jenis tersebut masuk dan mewabah juga di Indonsia, apakah kita dan pemerintah sudah siap, jangan seperti kasus Virus SARS dan Flu Burung, semula dikatakan Indonesia aman dan jauh dari ancaman ternyata hanya dalam hitungan bulan wabah tersebut masuk ke Indonesia dan membuat kita semua panik.

Untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah perilaku hidup sehat, yaitu usahakan rutin mencuci tangan dengan sabun yang mengandung antiseptic, dan cuci sayuran dan masak dengan benar, sehinga jaga kebersihan lingkungan serta usahakan mengurangi atau menghindari minuman yang dicampur dengan es batu terutama yang dijual dipinggir jalan karena kita tidak tahu apakah es yang digunakan sudah diproduksi secara higienis dan tentu bagi pemerintah sudah harus siap juga dengan tanggap daruratnya sehingga kita sudah siap kalau sampai wabah tersebut atau endemi tersebut masuk ke Indonesia. Semoga..

Salam

@Macademy2407 : @Rizal2407

www.kompasiana.com/rizal2407

www.masrizal-gati.blogspot.com

www.masrizal-academy.blogspot.com

Lebih Baik Miskin Daripada Jadi Budak (Slave) - Bagian 1 s/d 6

2011-06-04T18:46:00.000-07:00

Lebih Baik Miskin Daripada Jadi Budak (Slave) - Bagian 1

www.kompasiana.com/rizal2407
www.masrizal-gati.blogspot.com
www.masrizal-academy.blogspot.com
@Macademy2407 : @Rizal2407

Alhamdulillah saya diberikan kesempatan, kemampuan serta punya kemauan sehingga saya bisa menyelesaikan sekolah saya di salah satu perguruan tinggi terbaik di negeri ini. Sudah hampir 16 tahun (setelah lulus dari Teknik Kimia ITB 1995) saya belajar untuk menghadapi dunia nyata dalam masyarakat sambil mengasah kemampuan profesional dan leadership saya.

Saya dulunya bercita-cita setelah tamat dari sekolah atau menjadi seorang Engineer bekerja di salah satu Oil Company sekelas Slumberger , Chevron (dulu CPI) , Exxon Mobil atau Total. Secara akademis saya merasa mampu untuk menjadi salah satu karyawan di perusahaan diatas dengan dasar secara kemampuan akademis Indek Prestasi (IP) saya lebih dari 3 dan saya juga punya kemampuan atau pengalaman organisasi serta kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL lebih dari 500. Disatu sisi Almarhumah Ibu Saya juga meminta saya untuk bekerja di kampung kelahiran saya di PT. Semen Padang. Sebetulnya semua proses seleksi atau recruitment untuk semua perusahaan tersebut sudah atau sedang saya lalui, tetapi didalam proses seleksi tersebut ada tawaran dari salah seorang teknisi Lab di Jurusan Teknik Kimia ITB (Pak Yuhendi) yang memberitahu bahwa beliau bisa membuat tabung atau filter media untuk pengolahan air dan bisa juga membuat pasir aktif untuk menjadi salah media untuk mengatasi permasalah Air tanah di kota Bandung yaitu Mangan (Mn) dan Zat Besi (Fe).

Entah kenapa atau ilham darimana muncul keinginan kuat dalam diri saya untuk membantu Pak Suhendi untuk memasarkan produknya dan kebetulan pada saat itu ada acara dari Alumni ITB (IA-Jakarta) saya masih ingat kalau tidak salah dimotori oleh Bapak Ramles Manampang (Waktu itu beliau menjadi Direktur Kujang Engineering - Mohon maaf kalau saya salah), yang memberikan Seminar tentang Kewirausahaan di Kampus ITB. Pada saat itu saya membulatkan tekad saya untuk mengubur semua Impian saya untuk menjadi Karyawan di Oil Company bahkan ada dua undangan untuk Final Interview (User Interview) saya robek untuk menguatkan keyakinan dan tekad saya untuk menjadi pengusaha dan dari informasi yang saya terima juga saya sebetulnya sudah lulus juga masuk ke PTSP tetapi karena kebakaran yang terjadi di Kantor Pusat PTSP dokumen seleksi tersebut banyak hilang termasuk berkas group seleksi saya yang waktu jika saya proactive pulang kampung kemunkinan sekarang mungkin masih tercatat sebagai Karyawan PTSP, tapi memang demikianlah adanya dan singkat cerita saya membulatkan tekad dengan modal dengkul dan waktu itu lagi digalakkan konsep Venture Capital yang waktu itu dimotori oleh Ibu Yani Panigoro, saya berkeyakinan bahwa usaha yang saya rintis akan bisa berhasil. Kebetulan juga pada waktu itu saya juga berkenalan dengan Bapak Azis yang mempunya Patent untuk memproduksi Karbon Aktif dari Charcoal atau Arang Tempurung dengan Iodine Number (Ukuran keaktifan atau kualitas Karbon Aktif) sampai 1300, suatu ukuran kualitas yang sangat baik waktu itu dan teknologi atau investasi yang tidak terlalu mahal.

Berbekal dengan Ilmu Tekno-Ekonomi dan Management Project yang didapat sewaktu kuliah saya memberanikan membuat Business Proposal dan cukup bagus secara content dan feasibility investasi dan ini saya diskusikan dengan beberapa calon Investor dan mereka tertarik untuk bantu, demikian juga dengan Pak Azis yang tertarik juga untuk kerjasama dengan saya untuk membangu Pabrik Karbon Aktif yang merupakan salah satu bahan untuk water treatment baik skala rumah tangga dan terutama Industri. Waktu itu saya juga bisa meyakinkan beberapa teman kuliah yang termasuk gelombang pertama wisuda yang rata-rata adalah dengan IP terbaik bahkan ada yang lulus dengan CumLaude. Waktu itu ada 5 orang rekan dari TK Angkatan 90 yang siap membantu atau bergabung dengan peruhaaan yang saya bentuk, walaupun yang sudak commit secara penuh baru satu orang, dan waktu itu ada juga satu orang rekan Satu SMA di Lubuk Alung tempat saya pernah sekolah, dan waktu itu Alfiza baru menyelesaikan sekolah di Fakultas Perternakan UNAND. Akhirnya sudah ada 3 Team Inti dan dibantu rekan saya M Fajri (Sekarang Dirut PT. Bestindo Putra Mandiri), dan mulainya saya membuat badan hukum dengan nama PT. Atasa Gati Karbondinamika. Kami juga mulai menjual produk water treatment sebagai salah satu unit bisnis kami disamping menyiapkan proposal untuk Pabrik Karbon Aktif yang akan kami bangun di daerah Lampung Selatan.

Waktu awal kami juga dibantu oleh Ibu Dina salah satu Alumni Sipil ITB yang punya kantor di Jalan Purwakarta untuk bisa menggunakan kantornya untuk usaha kami, dan kami mulai pasang iklan di harian Pikiran Rakyat, dan langsung mendapat response dari calon konsumen kami untuk memasang atau menyelesaikan issue air bersih dirumah mereka dan mulailah kami memasang Unit Water Treatment yang dibuat oleh Pak Yuhendi dan dibantu atau disupport penuh oleh M Fajri yang sudah dulu bergelut dibidang water treatment tetapi dengan target market industri.

Satu minggu pertama kami sangat optimis dengan bisnis kami karena cukup banyak pesanan dari calon konsumen kami dan memang waktu itu supply air bersih di kota Bandung masih bermasalah terutama daerah Bandung Selatan., tetapi apa nyana setelah kami berhasil memasang water treatment di rumah pelanggan atau konsumen kami dan mereka cukup puas dengan produk yang kami jual. Tetapi ternyata setelah 2 minggu kami pasang air yang dihasilkan oleh produk kami tidak bersih lagi atau produk kami tidak bekerja sesuai dengan kami janjikan dan setelah kami periksa ternyata masalahnya muncul karena pasir aktif yang kami gunakan tidak “reliable” seperti yang kami janjikan. Sehingga boleh dikatakan semua produk yang kami pasang bermasalah akibat kualitas pasir aktif yang tidak sesuai dengan yang kami janjikan. Singkat cerita kejadian ini membuatk kami “shock” karena hal ini tidak kami perhitungkan dalam business plan kami (maklum para pemula) dan akhirnya memang gagal. Beberapa rekan kami mulai mundur dan tinggalah saya dengan Alfiza dan M Fajri (serta Support dari Uda Indra Utama), tetapi saya sebagai penanggung jawab “tidak siap” dan membuat saya stress berat dan tidak semangat lagi alias hopeless dengan semua business plan yang kami buat termasuk Project Air Isi ulang (waktu itu tahun 1995) kami sudah buat konsepnya dan memang baru booming setelah Krismon 1998. Akhirnya kongsi kami bubar dan saya kembali harus “istirahat” di Jakarta selama hampir 2 bulan dan akhirnya saya pulang kampung bulan Agustus 1995 ke Pariaman (Lubuk Alung) tempat saya dibesarkan.

Waktu itu saya masih belum bisa terima dengan kegagalan saya, bahkan saya sampai malu dan takut bertemu dengan orang, tetapi ini tidak berlangsung lama, setelah Bapak saya dan Ibu saya bicara dari hati kehati dengan saya dan yang paling menyentuh adalah motivasi dari Bapak saya (Alm H. Bgd Umar Djuras) mengatakan ” Mengapa kamu harus malu dan mundur padahal dulu kamu lahir tanpa baju dan tidak tahu apa-apa sekarang kamu sudah menjadi Insinyur ITB dan banyak saudara yang siap membantu kamu untuk bisa bangkit lagi” demikian juga dengan nasehat Almarhum Ibu Saya Zaini Tanjung berkata begini “One*) tidak menuntut apa-apa dari Simas, Tidak usah berfikir untuk menaik-hajikan One yang One minta simas harus bangkit dan menatap dunia nyata dan One yakin anak One adalah anak yang hebat, dan siswa terbaik mulai dari SD-SMP-SMA sampai waktu kuliah ITB, jadi tidak usah berfikir menjadi orang kaya atau orang sukses tapi berusahalah menjadi orang yang bisa membantu orang lain dengan apa yang bisa kita berikan dan tidak harus dalam bentuk uang“….Amazing!!! dari nasehat itu saya kuatkan hati saya dan memohon kepada Allah SWT agar saya bisa bangkit dari keterpurukan…..(Bersambung)

One = Adalah panggilan untuk orang tua di Padang Pariaman sama dengan Ibu atau Mande.
Salam
@Rizal2407 : @Macademy2407
www.masrizal-academy.blogspot.com

Lebih Baik Miskin Daripada Jadi Budak (Slave) - Bagian 2

Mulai Bangkit dari Keterpurukan
Alhamdullillah berkat doa dan dorongan semangat serta dukungan dari kakak-kakak dan adik-adik saya, dan tentu dengan pertolongan Allah SWT, secara perlahan dan pasti saya dapat kembali menemukan kepercayaan diri saya setelah saya bertemu dengan Paman atau “Apak dalam bahasa Piaman” yaitu Drs. Basri Syafrizal yang waktu itu menjadi seorang Widyaiswara atau Trainer di Pemda Kab Padang Pariaman dan beliau suka dipanggil Pak Bas atau “Ucok” kalau di Kampung Pauh Kambar (Salah datu kecamatan di Kab. Padang Pariaman) dan Drs Dasril Djoni. yang waktu itu menjabat sebadai Sekwilda Kab. Padang Pariaman dan sebetulnya saat itu juga “bersiteru” dengan atasannya waktu itu Bupati di Jabat oleh Drs. Nasrul Syahrun yang memang dikemudian terbukti terlibat banyak kasus korupsi dan terbukti bersalah, singkat cerita dengan bertemu secara rutin dengan Pak Ucok dan Pak Das, saya menjadi mendapat semangat tambahan untuk segera bangkit dari keterpurukan saya. Saya mulai rajin untuk olah raga untuk mengisi kekosongan waktu saya dan jalan-jalan ke Kota Pariaman tempat kantornya Pak Bas dan kebetulan salah seorang teman saya dari kecil yaitu Sdr. Jausman SPt, juga bekerjadi di Pemkab Padang Pariaman sehingga ada teman untuk minum teh atau kopi di kantin Kantor Sekda Padang Pariaman.

Kemudian bulan Juli 1996 saya pergi ke Pekanbaru ke tempat salah seorang kakak perempuan saya yang waktu itu itu dengan suaminya yang bekerja si salah satu sub kontraktor di PT. Caltex Pacific Indonesia - CPI (sekarang Chevron Pacific Indonesia), dan dengan tujuan untuk jalan-jalan dan sekalian mencoba memasukkan surat lamaran kerja ke CPI. Memang betul setelah sampai di Pekanbaru tepatnya di Rumbai saya tinggal bersama dengan kakak saya dan kedua keponakan saya serta Almarhum Kakak Ipar saya Uda Syaiful. Mungkin karena di lingkungan tetangga tidak banyak yang kenal saya sehingga secara psikologis tidak beban atau rasa malu dan perlahan tapi pasti saya mencoba memberanikan untuk mencari beberapa Alumni ITB yang saya kenal yang sudah bekerja di CPI diantaranya Ronny TK-88 dan Yong Ardinal TK-86, dan dari buku direktory karyawan CPI saya berhasil bertemu dengan keduanya dan setelah pertemuan tersebut makin muncul keberanian saya untuk melamar kerja di CPI. Mungkin karena memang nilai prestasi akademik saya diatas rata-rata maka lamaran saya ditanggapi atau direspon oleh CPI dan dijanjikan akan diproses dalam waktu satu bulan ke depan sejak saya memasukan applikasi atau surat lamaran saya ke CPI.
Sementara menunggu proses seleksi di PT. CPI saya memutuskan untuk pulang dulu ke Lubuk Alung (Pariaman) untuk mencoba juga untuk memasukkan applikasi atau surat lamaran ke Universitas Andalas yang waktu itu juga membutuhkan beberapa orang Dosen untuk Jurusan yang baru dibuka yaitu Teknik Lingkungan demikian juga halnya dengan Universitas Bung Hatta yang juga baru membuka program Teknik Kimia dan tentu membutuhkan beberapa orang dosen baru sementara di Kota Padang selama ini belum ada Universitas atau Perguruan tinggi yang membuka Jurusan Teknik Kimia kecuali baru tingkat Akademi yaitu ATIP (Akademi Teknik Industri Padang) sehingga waktu itu dosennya banyak dibantu oleh para profesional yang sudah bekerja seperti beberapa lulusan Teknik Kimia yang sudah bekerja di PT. Semen Padang, dengan dasar itu saya berniat juga untuk mencoba peruntungan dengan mencoba menjadi Dosen baik di Unand maupun di UBH (Universitas Bung Hatta). Saya sudah kirim lamaran kedua Instansi tersebut dan selain itu saya juga mencoba untuk memasukkan lamaran kerja juga ke PT. Semen Padang yang saat itu juga sedang membangun Pabrik Indrarung IV, sehingga nantinya tentu masih membutuhkan karyawan baru atau istilah di PTSP adalah Cakar (Calon Karyawan) baik untuk tingkat pelaksana (STM/D3) maupun untuk tingkatan Staff (S1/S2). Sambil menunggu proses tersebut ternyata yang memberikan jawaban paling pertama adalah dari Jurusan Teknik Kimia UBH sehingga dalam waktu singkat saya sudah diberitahu bisa mengajar di Universitas Swasta terbesar di Sumatera Barat tersebut. Sementara menunggu proses penempatan atau formasi mata ajar atau mata kuliah yang akan saya pegang,saya sering main atau bertandang ke teman-teman dari ITB yang sudah bekerja di PTSP seperti Aris Ahmad, Abdel, Boy Defriza, dan Benny Wendry. Waktu itu saya sering menggunakan sepeda motor ke Pabrik atau Kantor PTSP yang terletak di daerah Indarung atau kira-kira 15 KM dari Pusat Kota Padang. Kadang saya langsung berangkat dari Pariaman menuju Indarung untuk sekedar silaturahmi dan mengechek apakah sudah ada panggilan untuk proses seleksi di PTSP.
Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Berat
Malang tidak dapat ditolak mujur tidak dapat diraih, itulah pepatah yang cocok buat peristiwa tragis atau kecelakaan lalu lintas berat yang nyaris merenggut nyawa saya, waktu itu saya mengendarai sepeda motor dari arah PTSP menuju Kota Padang, pada waktu itu sekitar jam 2 siang atau waktu makan siang sehingga memang mudah diserang rasa ngantuk berat apalagi waktu itu saya mengendarai sepeda motor sendiri, sehingga sewaktu saya dalam perjalanan tiba-tiba saya terserang kantuk berat dan antara sadar dan tidak saya mengalami kecelakaan tunggal yaitu menabrak Truk yang sedang berhenti dipinggir jalan, beruntung saya tidak dalam kecepatan yang terlalu tinggi dan menggunakan helm sehingga nyawa saya masih ditolong walaupun saya sempat tidak sadar selama dua hari setelah dioperasi oleh dokter Ahli bedah syaraf di RSUP M.Djamil Padang yaitu Dr. Syaiful Saanin, SPBS. dan beberapa dokter ahli lainnya termasuk dokter mata karena mata saya juga mengalami trauma berat, dan Alhamdulillah nyawa saya berhasil ditolong atau diselamatkan dan saya harus dirawat selama dua minggu sehingga diperbolehkan pulang. Bahkan waktu kejadian itu Almarhum Nenek saya sudah menyangka saya meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut, tetapi Allah SWT memang masih memberi kesempatan kepada saya untuk tetap menghirup udara-Nya sampai detik ini. Bersyukur saya bisa sembuh dalam waktu relatif cepat walaupun saya mengalami trauma berat dikepala termasuk mata saya sebelah kiri, dan waktu itu saya memang harus istirahat secara total minimal 3 bulan untuk memulihkan kesehatan saya dan harus tetap kontrol tiap minggu terutama ke Dokter Mata dan Bedah Syaraf.

Gagal Masuk PT. Caltex Pacific Indonesia
Bersamaan dengan kecelakaan yang saya alami yaitu seminggu setelah saya mengalami kecelakaan tersebut saya mendapat panggilan untuk Inteview dari PT.CPI, tetapi karena saya sedang dirawat dan belum bisa keluar dari rumah sakit karena jahitan dikepala belum dilepas dan memang dokter tidak mengizinkan saya untuk keluar sementara waktu karena memang saya mengalami kecelakaan serius alias berat sehingga harus dirawat secara intensif. Kejadian ini cukup memukul psikologis saya tetapi karena saya sudah siap secara mental dan saya lebih bersyukur karena masih diberi “kesempatan kedua” oleh Tuhan untuk tetap hidup sehingga saya bisa melewatinya dengan santai dan tawakkal, padahal model recruitment di PT. CPI sekali kita dianggap menolak tahapan interview dengan alasan apapun maka dianggal “gagal” dalam proses seleksi dan berarti sudah tertutup kesempatan untuk bekerja di salah satu perusahaan minyak terbesar dan tertua di Indonesia tersebut.

Apa hikmah yang bisa saya ambil dalam fase kehidupan yang saya alami ini, adalah kita harus lebih bersyukur dengan kehidupan dan kesehatan walaupun harus kehilangan kesempatan bekerja dan yakinlah Allah sudah punya rencana atau keputusan dalam kehidupan dan tugas kita adalah berdo’a - berusaha - ikhtiar dan tawakkal. Memang saya sudah kehilangan kesempatan untuk bekerja di salah satu perusahaan yang menjadi Incaran para pencari kerja khususnya para Engineer muda termasuk saya waktu tetapi saya harus tetap bersyukur dan harus percaya karena pasti ada hikmah dan ketentuan Allah SWT dibalik semua kejadian tersebut… (Bersambung…)
Salam
@Rizal2407 : @Macademy2407
www.masrizal-academy.blogspot.com

Lebih Baik Miskin Daripada Jadi Budak (Slave) - Bagian 3

Bimbang Antara Bekerja atau Berwiraswasta
Setelah saya pulih dari perawatan akibat kecelakaan berat yang saya alami, saya mulai menata kehidupan saya kembali, waktu itu untuk sementara waktu saya ikut lagi dengan Paman saya Pak Uco (Basri Syafrizal) karena waktu itu beliau sedang merintis usaha dengan rekannya Pak Rustaman untuk mengelola pertambangan pasir besi yang waktu itu lokasinya di Pingggir Pantai di daerah Kurai Taji lebih kurang 10 Km dari Kota Pariaman dan kebetulan dengan bekal ilmu Chemical Engineering yang pernah saya pelajari dan Water Technology bisa membantu beliau bisa memecahkan beberapa persoalan Teknis yang sedang mereka hadapi. Waktu itu saya lebih tertarik dengan Ilmu-ilmo social dan Ilmu Komunikasi Politik dari Pak Ucok, karena beliau adalah salah satu Alumni Institut Ilmu Pemeritahan (IIP) dan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), sehingga beliau paham betul dengan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan saat itu, termasuk Theory atau Thesis beliau tentang Theory Korupsi Berjamaah pada saat itu, padahal Rezim Suharto masih berkuasa tetapi beliau tidak takut untuk berpendapat salah satu contoh adalah “Surat Jalan Fiktif” yaitu kalau ada surat jalan dinas atau SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) untuk Pegawai Negeri waktu itu khususnya di Pemda Kabupaten Padang Pariaman adalah wajar waktu itu dan mungkin juga sampai sekarang kalau ada kunjungan kesuatu daerah misalnya salah satu Kecamatan, maka SPPD-nya secara resmi ada untuk 8 Orang sementara yang sebenarnya berangkat hanya 2 sampai 4 orang, sementara Claim SPPD dibayar untuk 8 orang termasuk untuk peserta atau pegawai yang tidak ikut biayanya para atasan atau bisa saja rekan sejawat dan anehnya itu dianggap hal yang jamak atau biasa. Sehingga dari beliau saya banyak belajar kasus-kasus yang sedang terjadi di Pemda Kabupaten Padang Pariaman dan Sumatera Barat waktu, Proses mentoring dengan beliau inilah yang sampai sekarang menjadi dasar untuk belajar tentang percaturan politik di Indonesia dan sekarang juga mengikuti model politik di USA dan China serta Rusia, yang menunjukakn tiga model Demokrasi dan Politik yang berpengaruh terhadap kemajuan bangsa yang bersangkutan, demikian juga dengan halnya dengan Korea Selatan dan Jepang serta tetangga dekat negara kita Malaysia dan Singapura.

Kembali kepada tulisan diatas tentang kondisi saya setelah mengalami kecelakaan berat saya memang sudah kecil kemungkinan saya untuk bisa bekerja atau menjadi karyawan di perusahaan besar seperti CPI, PTSP atau beberapa perusahaan lainnya didaerah Sum-Bar dan Riau, sehingga waktu itu muncul rencana dari diri saya untuk terus belajar bagai berbisnis dan berwirausaha dengan Mentor saya Pak Ucok, khususnya waktu itu tentang Pertambangan Pasir Besi, tetapi waktu itu perusahaan itu juga tidak berjalan sesuai dengan harapan atau banyak masalah yang sifatnya non teknis misalnya masyarakat sekitar area tambang yang demo dengan bermacam tuntutan sehingga cukup mengganggu operasional perusahaan, tetapi yang bisa saya pelajari adalah bagaimana Pak Ucok menyelesaikan masalah yang melibatkan masyarakat atau komunitas disekitar area pertambangan pasir besi tersebut. Beliau saya akui sangat jago atau bisa untuk “making deal” atau menenangkan masyarakat yang sedang emosi, sehingga secara perlahan dan pasti masyarakat yang demo atau tidak puas makin sedikit sehingga operasional perusahaan berjalan dengan lancar. Tetapi sungguhpun masalah dengan masyarakat sekitar tambang sudah mereda, tetapi memang masih banyak juga permasalahan teknis yang dihadapi oleh perusahaan tersebut sehingga target produksi yang sudah dibuat masih sulit tercapai padahal secara market pada waktu itu masih sangat besar dan waktu disamping ada permintaan dari China, untuk local saja masih banyak misalnya PTSP untuk salah satu bahan bakunya untuk membuat semen. Secara bottom line memang usaha pertambangan dibantu pengelolaannya oleh Mentor saya Pak Ucok, belum hijau rapor-nya sehingga saya kadang merasa sungkan juga kalau terus bergabung dengan beliau, sehingga waktu itu terbesit di pikiran saya untuk mencoba usaha yang lainnya misanya retail obat-obatan non OTC atau obat patent yang dijual ke bidan-bidan atau para dokter yang berpraktek atau yang memerlukan di Kabupaten Padang Pariaman waktu itu memang Almarhum Bapak Saya adalah pedagang obat di Pasar Pramuka sehingga saya bisa dapat akses untuk mendistribusikan atau menjual obat-obat tersebut, terutama obat-obat yang sifatnya fast moving antara lain antibiotik dan penurun panas atau obat demam. Tetapi waktu itu saya ragu dan malu, kalau untuk jualan seperti itu tidak usah menjadi Insinyur cukup tamat SMA saja sudah cukup sehingga saya ragu dan malu untuk memulai walaupun Bapak saya tidak melarang.

Mulai Bekerja Sebagai Profesional
Ditengah keraguan dan kebimbangan saya tersebut waktu itu pertengahan tahun 1997 dimana waktu itu Krisis Moneter mulai mengintip indonesia, saya melihat ada lowongan kerja di surat kabar lokal yaitu Harian Singgalang bahwa PT. Coca-Cola Pan Java (Amatil Group), membuka lowongan untuk Local Graduate Trainee dan Environmental Coordinator, dan semua persyaratan yang diperlukan saya bisa penuhi, walaupun saya pernah mengalami kecelakaan hebat, saya beranikan diri untuk mencoba memasukkan surat lamaran kerja saya siapa tahu nasib saya lagi mujur. Memang betul tidak berapa lama setelah saya memasukkan surat lamaran saya yang waktu itu langsung saya antar ke Post Security di Kantor Perwakilan atau Kantor Unit Operation dan merangkap lokasi pabrik-nya yaitu di daerah Duku yaitu tepatnya KM 22 Jalan Padang - Bukittinggi, saya mendapat panggilan untuk proses seleksi dan waktu itu memang alamat yang pakai adalah alamat rumah teman saya Jausman di daerah Lubuk Gading Permai - Lubuk Buaya Padang sehingga komunikasi surat menyurat bisa berjalan dengan lancar dan saya berterima kasih sekali atas bantuan sahabat saya atau istilah kampuang kami “konco palangkin” atau “anak jawi” . Alhamdulillah setelah menjalani beberapa proses tahapan seleksi yang cukup pajang karena memang waktu itu ada beberapa posisi yang dibatalkan karena Indonesia mulai didera Krisis pada akhir tahun 1997 khususnya untuk LGTP-nya, sementara untuk posisi yang saya lamar yaitu Environmental Coordinator masih tetap dilanjutkan karena posisi ini adalah mandatory requirement dari Kantor Pusat Jakarta dan Coca-Cola Amatil di Sydney. Sehingga walau sempat hampir tidak lulus akibat masalah gangguan di mata sebelah kiri saya, dan saya dengar terjadi pedebatan yang panjang diantara pihak pengambil keputusan tetapi mungkin karena pertimbangan kemampuan yang saya miliki khususnya sebagai chemical engineer yang sangat cocok dengan qualifikasi yang dibutuhkan sehingga Alhamdulillah per 1 Janury 1998 saya diterima bekerja di PT. Coca-Cola Pan Java - Padang, sebagai Environmental Coordinator.
Waktu itu tugas utama saya saya adalah membuat laporan rutin Environmental Best Practices, Enviromental Assessment, Improvement Waste Water Treatment Plant, serta Water Management serta Persiapan untuk Environmental Management System. Saya mulai mengikuti proses Induction, dan waktu itu GM-nya adalah Bapak Budi Satria Isman, Plant Manager dan atasan langsung saya adalah Bapak Raksa Pangaribuan dan mentor saya adalah Bapak Indramedi yang waktu itu menjabat sebagai Quality Assurance Manager, yang saya tahu kemudian bahwa beliau salah seorang yang “keukeuh” untuk tetap menerima saya bekerja di Coke Padang.
Setelah menjalani proses probation atau masa percobaan, saya mulai menikmati pekerjaan saya dan saya masih sekarang waktu satu bulan setelah bekerja Almarhum Ibu Saya sampai menangis menerima uang pemberian dari saya waktu itu dan kalau saya prosetase hampir 20% dari Gaji saya, sehingga waktu itu beliau berucap dan mungkin menjadi doa belia, “One*) doakan semoga anak one berhasil bekerja dan menjadi orang yang berguna untuk dunsanak jo kampuang halaman dan one ikhlas dan tidak usah diingat semua janji anak one dulu” . Saya sampai menangis dan membathin karena saya tahu maksud Almarhum ibu saya bahwa dengan gaji saya waktu itu adalah tidak mungkin saya memenuhi janji saya untuk “menaik-hajikan” beliau kecuali saya menerima rezki yang “tidak halal”, dan memang betul doa Ibu sangat mujarab dan menjadi motivasi bagi saya sampai detik ini, dan Insya Allah beliau memang ikhlas sehingga boleh dikata jenjang karir saya di Coke System termasuk lancar dan termasuk cepat walaupun banyak kendala dan cobaan yang harus saya lalui…(Bersambung)

Salam
One = Adalah panggilan untuk orang tua di Padang Pariaman sama dengan Ibu atau Mande.
@Rizal2407 : @MAcademy2407
www.masrizal-academy.blogspot.com

Lebih Baik Miskin Daripada Jadi Budak (Slave) - Bagian 4

Mulai Belajar Jadi Profesional dan Belajar Leadership di Masyarakat
Berbekal dengan nasehat dan sekaligus doa dari Almarhum Ibu saya “One*) doakan semoga anak one berhasil bekerja dan menjadi orang yang berguna untuk dunsanak jo kampuang halaman dan one ikhlas dan tidak usah diingat semua janji anak one dulu” . Doa dan Nasehat tersebut benar-benar menjadi dorongan yang sangat kuat untuk berhasil dan minimal membuat kedua orang tua saya bangga, membuat orang kampung saya dan guru-guru saya bangga bahwa anaknya, orang kampung dan dunsanaknya, atau mantan anak didiknya menjadi orang yang “berhasil” dan itu sudah menjadi tekad dalam diri saya untuk senantiasa belajar dan belajar untuk bisa berhasil dalam setiap pekerjaan atau mungkin “tantangan” dalam saya bekerja di Coke Padang Operation sebagai Enviromental Coordinator dan kebetulan saya juga tidak harus minder karena secara struktur jabatan di Padang Plant saya termasuk Section Head atau Kepala Seksi dan direct report ke Plant Manager, apalagi secara benefit walaupun relatif kecil waktu itu jika saya bandingkan dengan kolega atau teman saya yang bekerja di PTSP atau CPI atau diberapa peruhaan yang menjadi incaran para lulusan dari perguruan tinggi, tetapi secara internal yang saya tahu benefit yang diterima oleh rekan kerja atau “peer” saya hampir sama dengan saya walaupun saya baru bekerja di Coke System jadi saya harus bersyukur dan senantiasa menjaga amanah yang sudah diberikan kepada saya. Saya bertekad untuk tidak mengecewakan para mentor saya seperti Pak Budi Isman, Pak Raksa, Pak Toto, dan Pak Indramedi, karena beliau yang selalu support dan back-up saya untuk setiap keputusan atau proposal yang saya buat.

“Office Politic” dan Prestasi Pertama Saya sebagai Profesional di Coke System
Kenapa saya beri sub judul “office politic” dalam sub judul tulisan saya ini?, karena setelah lebih dari 2 bulan bekerja sebagai karyawan di coke system saya mulai “mencium” atau mendengar ada blok-blok karyawan yang istilah si A orangnya si Anu dan Si B orangnya si D, begitulah dunia kerja dan beruntung saya pernah aktif di organisasi mulai dari SMA saya pernah menjadi Sekretaris OSIS SMAN Lubuk Alung dan beruntung pernah dikirim mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan di Bukit Selasih Solok, dimana pada saat itu saya mulai beriteraksi dengan beberapa pengurus OSIS SMA di seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, kemudian sewaktu saya mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung (www.itb.edu.id) saya ikut menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia (HIMATEK) artinya saya lulus mengikuti proses seleksi menjadi anggota himpunan mahasiswa yang cukup panjang dimana prosesnya mulai dari Pra OS sampai ke proses OSPEK sendiri yang baru dimulai setelah ujiah semester kedua selesai (TPB - Tingkat Persiapan Bersama), demikian juga saya juga ikut di Unit Bola Volley ITB dan yang paling aktif dan banyak dapat ilmu mengenai karakter orang minang khususnya adalah saya aktif di Unit Kesenian Mahasiswa Minangkabau (UKM) ITB. Sehingga masalah di dunia kerja tersebut saya sikapi secara bijak dan tidak mudah terpengaruh apalagi terprovokasi untuk menjatuhkan seseorang. Artinya secara “office politic” saya sudah paham arah pembicaraan rekan-rekan kerja baik sewaktu meeting formal maupun waktu ngombrol makan siang (Kebetulan makan siang disiapkan oleh kantor) sehingga ada kesempatan untuk bercengkrama di meja makan kantin yang kadang menyerempet juga ke masalah “office politic”
Saya mulai merasakan efek “office politic” sewaktu saya mulai menggarap atau mereview proposal untuk revamping Waste Water Treatment Plant (WWTP) yang ada di Padang Plant, karena waktu itu sejalan dengan bertambahnya kapasitas produksi yang sudah lebih dari 1 shift, sehingga WWTP yang ada sudah tidak mampu bahwa sering parameter limbah yang dihasilkan diluar ketentuan Mentri Lingkungan Hidup terutama tentu paramater BOD (Biologycal Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) serta warna yang merupakan salah satu parameter kunci yang menjadi acuan apakah unit WWTP masih layak atau tidak.

Secara proposal dan feasibility study sudah dilakukan dan dikirim ke Jakarta atau kantor pusat dari Coca-Cola Bottling Indonesia saat itu (Coca-Cola Amatil Indonesia), dan secara Capex (Capital Expenditure) sudah disetujui dengan plafon sampai 1.2 Milyar. Saya masih ingat waktu itu Environmental Manager CCAI waktu itu adalah Bapak Wisnu Purwono dan Regional Technical Manager-nya Pak Benny Soetrisno. Sewaktu beliau diskusi dengan Pak Raksa atasan saya dan Pak Indramedi dan tentu Pak Budi Isman sebagai General Manager - Central Sumatera Operation. Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa Project revamping atau Improvement WWTP Padang Plant akan segera di-eksekusi karena kalau dibiarkan dikwatirkan masyarakan akan demo karena beberapa kali telah muncul bau akibat proses an-aerob yang terhadi sehingga menghasilkan gas Amonia dan H2S yang bisa memicu masyarakat untuk demo atau protes disamping itu air buangan pabrik yang dibuang ke DAS Batang Anai juga dikwatirkan mendapat protes dari pengguna DAS baik untuk mandi maupun para pencari ikan. Singkat cerita diputuskan untuk memulai project dan saya yang saat itu sebagai Environmental Coordinator ditunjuk oleh Management Padang sebagai Project Manager, keputusan ini memicu rasa cemburu dan curiga dari kolega saya yang biasanya setiap project bangunan atau infrastruktur sipil beliau yang bertanggung jawab sebagai project manager, tetapi saat itu kenapa saya yang ditunjuk.

Saya pribadi merasa dasar penunjukan itu mungkin berdasarkan pertimbangan:

Saya sudah men-”Challenge” RAB (Rencana Anggaran Biaya) Proyek yang secara budget memang ada budget 1.2 M, tetapi nila CAPEX yang diusulkan untuk tahap pertama hanya sekitar 420 Juta, kenapa dari RAB yang dihitung oleh rekan kerja saya yang “jealous” kepada penunjukan saya dan angka 420 juta tersebut memang sudah saya review secara cermat dengan memperhitung nilai US Dollar saat itu masih berkisar 12 ribuan dan nilai kontruksi sipil yang sudah sesuai dengan nilai pasar, sementara semula dihitung oleh team sebelumnya mencapai hampir 650 Juta, sehingga sampai-sampai Pak Wisnu, Pak Benny dan Pak Budi Isman, kurang yakin dengan hitungan saya tetapi setelah saya sampai detail proposal dan cross-chek harga material di pasar terutama Pompa, Cement dan Besi Beton.
Saya secara knowledge dan background pendidikan saya mendukung untuk meng-handle project tersebut yang untuk ukuran ditempat lain relatif kecila tetapi untuk ukuran Padang Plant itu termasuk project yang palin besar saat itu apalagi masih dalam suasana Krismon sehingga banyak Project yang di-postponed. dan yang kedua saya adalah orang baru yang diharapkan lebih amanah karena dipoint pertama sudah saya jelaskan dari proposal 650 juta saya ubah menjadi 420 juta dan saya sampai sesumbar kalau gagal saya akan keluar dari coke system.

Mungkin pihak National Office dalam hal ini Pak Benny atau Pak Wisnu lebih nyaman berkomunikasi atau lebih percaya dengan saya karena saya relatif baru dan mungkin juga alumni Gajah Duduk bisa menjadi jaminan (entahlah he he he)

Sinkat cerita project tersebut dimulai sementara proses produksi tetap harus tetap berjalan dan limbah yang dibuang ke Linkungan harus dalam kategory aman minimal dalam hal pH (derajat keasaman) harus normal karena biasa limbah yang langsung dari proses atau pabrik biasanya pH-nya antara 9 s/d 10. Memang saya salam memilih supplier dan kontraktor harus hati-hati sebab kalau mereka gagal atau curang saya yang akan disikat atau saya harus mempertanggung-jawabkan ke Management setiap peser rupiah yang dikeluarkan untuk project tersebut.

Memang betul untuk tahap awal pengerjaan kami melalukan perbaikan atau revamping pada bak penampungan dan bak netralisasi, pada tahap ini kontraktor yang ditunjuk adalah yang selama ini banyak mengerjakan project-project di Padang Plant, walaupun saya kurang sreg tetapi dengan alasan menghargai rekan kerja saya yang selama ini bertanggung jawab untuk project sipil, maka saya biarkan tetapi apa nyana apa yang saya kwatirkan terjadi yaitu pekerjaannya telat dan sedikit keluar dari design atau yang saya inginkan sehingga atas dasar itu saya harus mengganti Kontraktornya, beruntung saya ketema dengan Uda Adrizal yang kebetulan beliau juga Alumni D3 PU-ITB dan sudah sering mengerjakan project-project skala besar di Kabupaten Padang Pariaman dan akhirnya beliau saya minta untuk memasukkan quotation dan Alhamdullillah disetujui Management, mungkin karena beliau sudah berpengalaman dan harga yang di-quote 10% lebih murah dari RAB yang saya buat, sehingga project segera dilaksanakan agar bisa mencapai tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Alhamdulillah project berjalan dengan lancar dan bahwa kami juga berhasil membangun kolam ikan dan taman yang cukup indah sehingga bisa jadikan bukti bahwa air olah limbah kami aman bagi biota air apalagi ikan yang kami gunakan sebagai indikator adalah ikan Mas yang sangat sensitif dengan kualitas air tempat dia hidup. Akhirnya project selesai tepat waktu bahkan lebih cepat 2 minggu dari timeline bahwa juga ada sisa budget atau anggaran bisa kami gunakan untuk melapisi atau coating area loading dan unloading di Pabrik serta mengecat beberapa bagian pintu gudang dan pabrik. Akhirnya project berhasil dengan kriteria:

Kualitas atau parameter limbah yang dihasilkan sama bahkan lebih baik dari RAB untuk budget 1.2 Milyar
Budget Aktual untuk project hanya 385 Juta, sementara Capex-nya 420 Juta sehingga bisa digunakan sisanya untuk coating area pabrik khususnya Loading dan Unloading area dan cat beberapa area pabrik
Kami juga bisa membangun taman yang cukup indah dan cocok untuk tempat bercengkrama diarea sekitar limbah
Project ini kerjakan sendiri atau internal tanpa ada konsultant profesional dari luar coke system sementara di RAB awal disarankan untuk menggunakan konsultan pengawas termasuk konsultan teknis untuk Waste Water Treatment Plant (WWTP) khususnya untuk proses pengolahan limbahnya (Aerobic Process).

Bahkan WWTP kami mendapat pujian waktu BOD Roadshow waktu itu ada penggantian CEO kami dari John E Brady ke Peter Baker, pada saat itu CCA menyewa pesawat khusus untuk visit ke semua Unit Operation untuk memperkenalkan dan melakukan farewell party dengan John E Brady yang sebelumnya menjadi CEO dan dianggap berhasil oleh sydney dalam saat krisis. Dalam road show mereka termasuk mengunjungi Padang sebagai kantor Management Central Sumatera Operation dan Management kami puas dengan WWTP Revamping yang sudah saya dan team lakukan. ..(Bersambung..)
Salam
One = Adalah panggilan untuk orang tua di Padang Pariaman sama dengan Ibu atau Mande.
@Rizal2407 : @MAcademy2407
www.masrizal-academy.blogspot.com

Lebih Baik Miskin Daripada Jadi Budak (Slave) - Bagian 5

Memilih Spesialisasi dan Mulai Membangun Networking dalam Dunia Profesionalisme
Setelah saya berhasil menyelesaikan satu tahapan atau “milestone‘ dalam karir saya yaitu berhasil menyelesaikan Project Revamping Waste Water Treatment Plant (WWTP) di Padang Plant, saya menjadi makin percaya diri bahwa quality system dan water & waste water management akan menjadi spesialisasi saya atau menjadi profesi saya dan ujungnya menjadi salah satu expertise-nya minimal dalam ruang lingkup beverages company. Saya beruntung dapat diterima di Coke System seperti yang telah saya ceritakan sebelumnya mungkin itulah hikmah dari semua kejadian yang pernah saya alami terutama kecelakaan berat yang hampir merenggut nyawa saya dan memupus harapan untuk bisa bekerja di PT.CPI dan PTSP, dan mengantar saya menjadi untuk belajar menjadi profesional dibidang quality system dan water & waste water technology khususnya dalam Industri Minuman (Beverages Company).

Waktu itu sedah lebih dari 1.5 tahun saya bekerja atau mulai merintis karir atau jenjang profesionalisme saya di Coke System khususnya dibidang Quality Management System dengan fokus utama Enviromental Management System, Waste Water Management (Pengelolaan Limbah Cair) serta Water Management (Pengelolaan Air), kebetulan di Padang Plant menggunakan Technology untuk pengolahan air untuk process-nya menggunakan Technology Reverse Osmosis/RO (Membrane Technology), kenapa menggunakan RO?, Karena Padang Plant letaknyanya dipinggir pantai hanya berjarak lebih kurang 1 Km dari pinggir pantai sehingga air dalam tanah (yaitu kedalaman lebih dari 150m) airnya mengandung kadar TDS (Total Dissolved Solid) dan Chloride (Relevan dengan kandungan garam) yang tinggi, bahkan TDS-nya lebih dari 2000 sementara stardard air bersih baik Local maupun WHO (World Health Organization - Organisasi Kesehatan Dunia) maksimal hanya 500 mg/L atau ppm. Apa pelajaran yang bisa saya ambil dari kondisi ini, akibat penggunaan technology RO ini penggunaan air per liter beverages atau minuman yang dihasilkan waktu itu diantara 10 Pabrik Coke yang ada di Indonesia waktu itu adalah yang paling tinggi karena memang diantara 10 pabrik tersebut Plant Padang hanyalah satu-satunya yang menggunakan technology tersebut sehingga rapor Padang Plant untuk pemakaian air selalu paling buncit alias paling boros? Kenapa? disamping karena management pemakaian air yang masih belum sempurna, terutama memang akibat dari reject proses yang pengolahan dengan Technology RO hampir 40 s/d 50% dari air baku untuk proses di Line Produksi, kenapa demikian memang dalam teknologi Air selalu harus ada air reject (buangan dari proses) karena memang ibaratnya air yang mengadung kadar TDS dan Chloride yang tinggi dipisaha oleh membrane menjadi 2 bagian, satu bagian adalah air olahan (treated water) atau dalam proses RO disebut permeate, sementara sisanya adalah reject water yang mengandung TDS dan Kadar Garam yang lebih tinggi dari air baku (ini adalah prinsip neraca massa sederhana). Sehingga dengan kondisi ini saya harus berfikir keras untuk melakukan proses effisiensi dan strategy untuk menghemat pemakaian air di Padang Plant, mulai dari merubah “mind set” karyawan untuk menghemat pemakaian air, memperbaiki jaringan pipa yang bocor, meningkatkan effisiensi diproses pengolahan sendiri sehingga bisa menekan jumlah “reject water“, dan tentu secara regular melakukan plant inspection dan pelaporan hasil dari setiap inisiatif yang dilakukan. Memang tidak mudah merubah mind set karyawan untuk senantiasa menhemat pemakaian air, bahkan sempat Water Treatment Plant-nya bermasalah, sehingga proses produksi sempat terganggu dan management jadi “ribut” karena tidak bisa jualan akibat product sampai kosong dan “ loss of sales“, dan semua management turun tangan mulai dari Management Local sampai Management di Kantor Pusat untuk segera menyelesaikan problem yang berhubungan dengan WTP ini, sehingga waktu itu harus segera di ganti “Catridge RO”-nya dan import secara khusus sehingga jadi jauh lebih mahal.

Dari kejadian tersebut diatas saya membathin bahwa memang Air adalah material yang “sangat penting” tidak hanya dirumah tapi juga dalam bisnis apalagi memang Coke yang bisnisnya adalah air, dan saya jadi terhibur juga bahwa kalau dulu sewaktu baru tamat dari kuliah ingin berbisnis “air atau alat pengolah air” TIDAK salah, tetapi nasib saja yang belum mujur waktu itu. dari kejadian atau problem dengan unit WTP Padang Plant, makin membulatkan tekad saya untuk terus belajar tentang Water Technology, dan saya harus akui The Coca-Cola Company (TCCC), “sangat-sangat” concern dengan Water Issue dan TCCC sudah ada team khusus yang memonitor dan bertanggung jawab secara khusus untuk Water Technology termasuk semua issue yang dihadapi diseluruh dunia baik teknis dan non teknis, dan TCCC punya guideline yang sangat lengkap mulai dari system/database serta reporting, water management, quality monitoring guideline, new techology update dalam bentuk Quality Bulletin, dan banyak knowledge resources lainnya dan saya putuskan saya harus menguasai A to Z Water Technology minimal untuk kebutuhan Beverages Company.

Saya pelajari semua guideline dan knowledge management yang dimiliki oleh Coke System, yang terkenal dengan concept Multi Barrier Sytem, mulai dari pre-treatment, treatment dan microbiology control dan usage management. Disamping saya juga terus belajar juga tentang Waste Water Management dan karena terkait dengan lingkungan saya juga belajar Solid Waste Management yang mungkin waktu itu saya pikir lebih tepat di pelajari di Jurusan Teknologi Lingkungan (Environmental Engineering), tetapi karena memang disamping tuntutan pekerjaan saya juga bertekad harus menguasai aspek-aspek dalam pengelolaan lingkungan sebelum nantinya saya belajar Environmental Management System seperti ISO 14001 dan EKO system (Internal System dari TCCC).

Saya harus akui bahwa saya beruntung ada seorang mentor yang memang secara tulus membimbing saya khususnya untuk belajar tentang Coke System (The Coca-Cola Quality System) baik untuk quality management, environmental management maupun safety management mulai yang sifatnya “best practices” sampai system secara comprehensive.

Naik Pesawat Pertama
Kenapa harus menulis tentang pengalaman naik pesawat pertama, karena jujur harus saya akui memang saya baru bisa naik pesawat setelah saya bekerja, karena waktu saya kecil sampai saya selesai kuliah Moda Transportasi yang saya gunakan untuk pergi dari kampung ke Jakarta atau ke Bandung tempat saya kuliah hanyalah Angkutan Darat alias Bus Antar Kota, waktu itu untuk daerah Pariaman yang terkenal Transport Ekspress, atau kalau Bukittinggi dan Padang ada ANS dan NPM, naik Bus AC ANS dan Transport Express itulah adalah Moda Transportasi yang “paling mewah” bagi saya waktu masih sekolah sampai saya kuliah di Bandung. Nah pertengahan tahun 1999, saya ditugaskan management untuk mengikut Quality Audit (Compliance Audit) yang dilakukan oleh The Coca-Cola Company divisi Asia Pacific dan saya masih ingat Auditor-nya adalah Teh Sing Hua (dari Singapore - kalau tidak salah), kenapa saya harus ikut karena saya termasuk Quality System Team Padang Plant, sehingga kami bertanggung jawab untuk “kesuksesan” compliance audit yang akan dilakukan 4 bulan berikutnya. Waktu itu Auditnya di lakukan di Bandung Plant (Rancaekek - Sumedang) sehingga dari Padang Plant saya dan Bapak Indramedi dikirim oleh Management untuk mengikuti proses Audit tersebut karena memang Audit tersebut sangat penting sebab kalau sampai gagal Plant Padang bisa dihentikan Produksinya sementara jika hasil auditnya tidak comply atau hasilnya critical.

Maka berangkatlah saya Pak Indramedi ke Bandung dengan rute Padang-Jakarta (pp Garuda - Boeing 373) dan Jakarta-Bandung (pp Merpati - CN235), bagi saya mendapat kepercayaan ini waktu itu adalah “Prestasi yang luar biasa” karena waktu itu masih dalam suasana Krismon sehingga Business Travel sangat dibatasi sehinga hanya diberikan yang benar-benar penting alias “urgent” dan untuk ukuran karyawan di Padang Plant bagi yang sudah disuruh meeting atau training ke Jakarta ada harapan karirnya cepat naik (entahlah) dan waktu itu sempat juga ada yang “jealous” kenapa saya harus berangkat ke Bandung, ada yang bilang karena saya dekat dengan Indramedi (Pasti dekatlah karena beliau memang mentor saya. he he he), ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya itulah “office politics” banyak yang suka tetapi mungkin lebih banyak juga yang tidak suka. Demikian juga Almarhum Ibu saya, waktu saya ceritakan bahwa saya akan ditugaskan ke Bandung dengan naik pesawat Garuda dan Merpati, beliau dengan mata berkaca-kaca berkata ” hati-hati ya nak, dan jagalah amanah yang sudah diberika induak samang (atasan/management) si Mas dan tunjukkan anak one*) memang pantas dipilih untuk pergi” luar biasa salah satu tujuan saya membuat orang tua saya bangga sudah mulai saya tunjukkan.

Apa hikmah yang saya bisa ambil bahwa kalau kita ikhlas bekerja dan orang atau management akan melihat hasil kerja kita dan mereka akan berikan appresiasi yang sesuai dan semua hanyalah masalah waktu, dan kalau ada yang iri memang itulah dunia nyata ada yang benci dan ada yang tulus membantu kita..semoga. (Bersambung….)

Salam
@Rizal2407 : @MAcademy2407
www.masrizal-academy.blogspot.com

Lebih Baik Miskin Daripada Jadi Budak (Slave) - Bagian 6

Menjaga Amanah
Seperti yang saya kemukakan pada bagian sebelumnya bahwa Alhamdullilah saya diberikan kepercayaan oleh Manajemen Padang Plant untuk pergi mengikuti atau belajar proses Compliance Audit di Bandung Plant bersama mentor saya Bapak Indramedi. Kalau tidak salah proses Audit-nya dilakukan sampai tiga hari sehingga secara total perjalanan dinas di Bandung tersebut termasuk lama dengan perjalanan dan kegiatan di Bandung memakan waktu hampir seminggu atau 5 hari kerja. Kesempatan dan amanah ini tidak ingin saya sia-siakan untuk belajar Coca-Cola Quality System serta Requirement (Persyaratan) utama yang akan dilihat oleh Auditor.

Kesempatan ini juga saya gunakan juga untuk berkenalan dan membangun networking dengan rekan-rekan Quality System dan Quality Assurance dari seluruh Unit Operation dari seluruh Pabrik di Indosia karena pada waktu itu hampir ada 5 Unit Operation lain juga ikut “belajar” ke Bandung. Pada kesempatan itu saya bertemu juga dengan rekan-rekan satu Almamater (ITB) diantaranya Abdul Latif Bangun (TK-90) teman satu angkatan dan satu jurusan di ITB, yang waktu itu beliau menjadi Production Superintendent (Team Leader) untuk proses (Pembuatan Syrup dan Water& Waste Water Plant), beliau sekarang adalah Plant Manager - Semarang Plant, demikian juga saya ketemu dengan Komaruddin (KI-90) yang pada waktu itu beliau menjabat sebagai Quality System Officer yang menjadi Champion Quality System di Bandung Plant sekaligus menjadi guide dan tun rumah kami yang menjadi tamu atau visitor ke Bandung Plant untuk belajar proses Audit.

Dari kegiatan tersebut disamping saya belajar proses audit dan berkenalan dengan teman-teman atau kolega dari Pabrik yang lain serta bertemu dengan rekan-rekan satu Almamater, membuat saya makin mantap dengan pilihan bidang profesionalisme yang saya dalami yaitu Quality Mangement System dan spesialisasi juga untuk Technology Pengolahan Air Bersih dan Pengolahan Air Limbah (Water & Waste Water Technology) dan memang semua hal itu banyak kesempatan dan source pendukungnya untuk belajar dan membangun jaringan. Disamping itu secara personal saya semakin optimis dan tidak terlalu minder dengan perjalanan karir saya karena kalau saya lihat rekan seangkatan saya di waktu kuliah yang sudah 2 tahun bekerja lebih dulu dari saya secara jabatan dan jenjang karir masih relatif sama atau katakanlah “hanya” satu tingkat diatas saya sehingga kalau saya mau belajar dan berusaha ada peluang untuk mengejarnya dan ini menjadi motivasi yang kuat dalam diri saya.

Setelah saya kembali dari belajar di Bandung Plant, dan kembali ke Padang, serta telah membawa beberapa contoh dokumen atau prosedur serta working instruction serta copy atau salinan dokumen pendukung lainnya sehigga diharapkan proses Compliance Audit yang dilakukan di Padang Plant bisa sukses juga seperti yang sudah dicapai Bandung Plant, memang harus saya akui cukup tepat kami belajar di Bandung Plant karena secara fasilitas dan Team mereka cukup bagus dan kompak, sehingga tercermin dari hasil Compliance Audit yang lulus dan kalau tidak salah rating-nya “Meet” atau memenuhi semua requirement utama. Sehingga hal ini menjadi pemacu adrenalin saya dan Pak Indramedi untuk bekerja keras untuk menyiapkan segala sesuatunya baik dari segi dokumentasi, sosialisasi dengan team, management support serta best practices serta tentu perbaikan fasilitas produksi yang sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh The Coca-Cola Company (www.thecoca-colacompany.com ) . Kami hanya punya waktu lebih kurang tiga bulan sebelum proses Compliance Audit dilakukan.

Alhamdulillah berkat dukungan dan kekompakan team dan support dari Manajemen Padang Plant serta dukungan dari Quality Department di National Office waktu itu dimotori oleh Bapak Hartadi Novianto (sekarang di Smart Phone - MNC), dan Ibu Endah Rukmadi (waktu itu National Quality Manager - CCAI), serta support juga dari Quality Expertise dari Coca-Cola Indonesia dan waktu itu ada Ibu Erna Srikendari (Sekarang masing di TCCC - Asia Pacific ) dan Bapak Dudi Amrullah yang sekarang menjadi (Quality Director di Danone-Aqua - dan menjadi model Iklan Aqua untuk “Sumber Air Berkualitas”), proses compliance audit di Padang Plant oleh Auditor dari TCCC- Asia Pacific bisa berjalan dengan lancar dan relatif sukses untuk ukuran kami di Padang Plant dengan rating sama dengan Bandung Plant (“meet”) walaupun masih ada beberapa temuan (finding) yang harus kami perbaiki, tetapi secara umum management memberikan rating atau nilai cukup sukses.

Sehingga saya dan team serta khususnya dengan mentor saya serta Manajemen Padang Plant bisa melewati satu tahapan audit yang cukup berat dan bagi saya pribadi inilah adalah prestasi kedua saya di Padang Plant untuk mensyukseskan Audit ini, bahwa saya sampai mengalami kecelakaan mobil sewaktu pulang jam 1 pagi dari Pabrik ke rumah orang tua saya di Lubuk Alung, waktu itu saya mengendarai mobil kijang butut (Tahun 1983) milik orang tua saya yang saya perbaiki sehingga layak pakai, dan waktu itu saya menabrak (lagi) mobil rusak yang sedang parkir dipinggir jalan akibat mogok dan beruntung tidak fatal, hanya menyebabkan luka-luka ditangan sebelah kiri saya akibat pecahan kaca depan, sehingga hanya memerlukan rawat jalan, padahal hari itu adalah hari “H” proses audit dan saya tetap hadir ke Pabrik walaupun keadaan tangan yang diperban.

Memang demikianlah tekad dan komitment saya untuk menjaga amanah walaupun hampir tiap hari pulang malam untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk proses audit tersebut sehingga sampai-sampai saya kembali mengalami kecelakaan akibat kondisi badan yang sudah mengantuk, tetapi itulah tugas saya belajar sebagai profesional harus tetap amanah atau bertanggung jawab terhadap tugas dan kepercayaan yang sudah diberikan oleh manajemen.

Belajar Memberi Kontribusi untuk Nagari
Sewaktu saya bekerja di Coke System di Padang dan seperti yang saya ceritakan sebelumnya bahwa saya tinggal di rumah orang tua saya di Jorong Gati, Kenagarian Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang - SINTOGA (dulunya kecamatan Lubuk Alung) Kapupaten Padang Pariaman (www.padangpariamankab.go.id ) , dan kita semua tahu daerah Sumatera Barat ( www.sumbarprov.go.id) dan Minangkabau terletak di bentangan Bukit Barisan sehigga menjadi tempat yang indah sehingga dari Nagari saya yang berjarak lebih kurang 15 Km ke kantor saya dan pada mulanya saya berankat kerja dari Rumah ke Simpang Sintuk naik Ojek, dan dari Simpang Sintuk ke Duku naik kendaraan umum rute Pariaman-Padang yang terkenal sampai sekarang “PO Kawan” dan “PO Alisma“, sehinga sampai kenek dan sopirnya sudah hafal dengan saya. Secara jujur saya harus akui bahwa saya beruntung dilahirkan di Minangkabau karena memang terkenal dengan Matrilinialnya dan Egaliter-nya, dan yang penting lagi adalah saya masih ketemu dengan “Budaya Surau” dan “Budaya Lapau”, sehingga sewaktu saya sudah dewasa dan bekerja atau mulai berkarya saya bisa membaur dalam kehidupan masyakat minang atau masyarakat nagari atau istilah kami “Anak Nagari”.

Sehingga karena saya tinggal di kampung mau tidak mau saya juga harus mengikuti budaya “urang kampung” dalam hal ini sewaktu tahun 1998 itu penetrasi HP dan Internet belum seperti sekarang sehingga setelah pulang kerja saya akan mampir ke “Lapau” atau warung kopi untuk bersenda gurau (tidak seperti di rantau pulang kerja “surfing” dan “facebook”-kan he he he), sehingga saya harus bisa mengikuti cara budaya lapau, yaitu bisa main domino, main “ceki” atau “koa” serta main “song” dan memang hanya untuk pergaulan dan bukan untuk berjudi. Karena kedua permainan ini jamak dilakukan juga sewaktu ada pesta perkawinan biasanya selepas jam 12 malam biasanya permainan bagi kami yang muda-muda adalah main “koa’ atau main “song” dan hukamannya macam-macam ada yang sekedar membagikan kartu tapi ada juga digantung sendal atau sepatu di leher pokoknya hanya pertemanan dan seru-seruan, memang harus diakui ketiga jenis permainan tersebut juga sering dimaikan untuk “judi” yang sebenarnya tetapi kalau sudah demikian biasanya mereka tidak akan berani secara terbuka atau di lapau karena bisa berurusan dengan penegak hukum.
Waktu itu ada tiga hal yang ingin saya coba berkontribusi yaitu:

Pendidikan, khususnya pendidikan Agama atau Mangaji, karena waktu itu tahun 1998 zaman krisis moneter (krismon) budaya surau sudah mulai pudar sehingga sudah jarang anak-anak umur 7 s/d 15 tahun yang tidur di surai atau tempat mengaji, karena memang sudah masuk era televisi dan parabola dan memang sudah sedikit juga pada guru mengaji, hal ini menjadi kegelisahan saya melihat sanak-kemenakan sudah tamat SD tapi tapi tidak bisa mengaji, padahal zaman saya itu adalah suatu hal yang tabu. Bahkan tahun itu ada pengantin yang gagal nikah gara-gara yang sang mempelai tidak bisa baca Surah Al Fatihah (Ummul Qur’an). Bagi saya itu adalah sangat memalukan karena bukan orang orang minang kalau tidak bisa “Mangaji” karena jelas dasar atau philosophy urang minang “Adat Basandi Sara’, Sara’ Basandi Kitabullah” jadi bagaimana mau belajar Kitabullah kalau membaca Alqur’an saja tidak bisa.
Bidang Kepemudaan, yaitu untuk bisa bersama rekan-rekan pemuda lainnya untuk bisa memajukan kampung halaman misalnya olah raga dan pembangunan infrastruktur lainnya terutama jalan dan kantor pemudanya.
Bidang Ekonomi, karena waktu itu masih suasana Krismon, sehingga daya beli masyarakat menurun tajam, sementara hampir 95% kehidupan ekonomi di kampung saya atau Nagari Sintuk adalah bertani dan beternak, sehingga saya ingin berkontribusi untuk membantu sebisa saya bantu dan kebetulan saya memang berada ditengah-tengah mereka.

Memang betul apa yang diajarkan atau disampaikan oleh para mentor maupun para dosen saya sewaktu kuliah di Bandung, tidak mudah kita menerapkan ilmu dan kemampuan kita di Masyarakat, dan ketiga point diatas menjadi salah satu ujian saya untuk bisa berkontribusi dalam kehidupan masyarakat khususnya “urang awak” yang terkenal dengan budaya egaliter-nya…. (Bersambung…..)
Salam
@Rizal2407 : @MAcademy2407
www.masrizal-academy.blogspot.com

Finance: What Managers Need to Know

2011-05-07T17:41:00.002-07:00

7. Behavioral Finance: The Role of Psychology

2011-05-07T17:41:00.001-07:00

6. Efficient Markets vs. Excess Volatility

2011-05-07T17:41:00.000-07:00

1. Finance and Insurance as Powerful Forces in Our Economy and Society

2011-05-07T17:39:00.001-07:00

4. Portfolio Diversification and Supporting Financial Institutions (CAPM...

2011-05-07T17:39:00.000-07:00

5. Insurance: The Archetypal Risk Management Institution

2011-05-07T17:38:00.000-07:00

3. Technology and Invention in Finance

2011-05-07T17:37:00.001-07:00

2. The Universal Principle of Risk Management: Pooling and the Hedging o...

2011-05-07T17:37:00.000-07:00

Fundamentals of Risk Management

2011-05-07T17:36:00.000-07:00

Food Safety in the Supply Chain

2011-05-07T17:35:00.000-07:00

Doug Powell, Food Safety Culture Part 2

2011-05-07T17:33:00.000-07:00

Doug Powell, Food Safety Culture Part 1

2011-05-07T17:32:00.000-07:00

North Carolina Race to the Top, Phase 2 Q&A

2011-05-06T08:02:00.000-07:00

North Carolina Race to the Top, Phase 2 Presentation

2011-05-06T08:01:00.000-07:00

North Carolina Race to the Top Q & A

2011-05-06T08:00:00.000-07:00

North Carolina Race to the Top Presentation

2011-05-06T07:59:00.001-07:00

Tennessee Race to the Top Q & A

2011-05-06T07:59:00.000-07:00

Tennessee Race to the Top Presentation

2011-05-06T07:58:00.000-07:00

National Good Food Network October Webinar: Food Safety

2011-05-06T07:57:00.000-07:00

Legal issues in Energy Policies and Climate Change

2011-05-06T07:55:00.001-07:00

The Challenges of Solar Forecasting: Reducing the Cost of Solar Power Th...

2011-05-06T07:55:00.000-07:00

Legal implications of Climate Modeling

2011-05-06T07:54:00.000-07:00

Energy Management for the Pervasive Technology that Changes the World

2011-05-06T07:53:00.000-07:00

GETTING SMART ABOUT SMART ENERGY

2011-05-06T07:52:00.000-07:00

Energy Crisis, Smart Solutions

2011-05-06T07:51:00.001-07:00

Food Safety in the Supply Chain

2011-05-06T07:51:00.000-07:00

Central Java Trip: Transit in Cirebon

2011-04-25T15:41:00.000-07:00

Yusuf Islam - Father & Son

2011-04-14T06:02:00.000-07:00

Cat Stevens' transition to Yusuf Islam

2011-04-14T06:01:00.000-07:00

Muslim and EDL member debate 'The Future of English Identity'

2011-04-14T05:59:00.000-07:00

The Sharia Banking Debate

2011-04-14T05:58:00.000-07:00

Charlie Rose | Bashar al-Assad - President of Syria

2011-04-14T05:57:00.000-07:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003

2011-03-31T17:24:00.000-07:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan
kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam
pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan;
d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar
pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas
dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan
tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
e. bahwa beberapa Undang-Undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai
lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu
dicabut dan/atau ditarik kembali;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu
membentuk Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan Persetujuan Bersama Antara:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
2
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan
lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
5. Pengusaha adalah:
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
6. Perusahaan adalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara
sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan
pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk
angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna
tertentu mengenai ketenagakerjaan.
9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan,
serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada
tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan
atau pekerjaan.
10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara
terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah
bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam
proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai
keterampilan atau keahlian tertentu.
12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja
dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai
dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di
wilayah Indonesia.
14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
3
16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,
pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk
pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta
melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya.
18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari
pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang
masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang
memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara
serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau
beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak
dan kewajiban kedua belah pihak.
22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara
bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau
memperlambat pekerjaan.
24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh
seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu
yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
26. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
29. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan,
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
31. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang
bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara
langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja
yang aman dan sehat.
32. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
BAB II
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
4
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 2
Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 3
Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui
koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
Pasal 4
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:
a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai
dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
BAB III
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
Pasal 5
Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh
pekerjaan.
Pasal 6
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari
pengusaha.
BAB IV
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 7
(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan
menyusun perencanaan tenaga kerja.
(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi:
a. perencanaan tenaga kerja makro; dan
b. perencanaan tenaga kerja mikro.
(3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan
ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada
perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 8
(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain
meliputi:
a. penduduk dan tenaga kerja;
b. kesempatan kerja;
c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
5
d. produktivitas tenaga kerja;
e. hubungan industrial;
f. kondisi lingkungan kerja;
g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
h. jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua
pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.
(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan
serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
PELATIHAN KERJA
Pasal 9
Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan
mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan
kesejahteraan.
Pasal 10
(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia
usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
(2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada
standar kompetensi kerja.
(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 11
Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan
kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
Pasal 12
(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi
pekerjanya melalui pelatihan kerja.
(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan
Menteri.
(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja
sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 13
(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga
pelatihan kerja swasta.
(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam
menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.
Pasal 14
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
6
(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan.
(2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh
izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di
kabupaten/kota.
(3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan
kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di
kabupaten/kota.
(4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 15
Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan:
a. tersedianya tenaga kepelatihan;
b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.
Pasal 16
(1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga pelatihan kerja
pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi.
(2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat independen terdiri atas
unsur masyarakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
dengan Keputusan Menteri.
Pasal 17
(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat
menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila dalam
pelaksanaannya ternyata:
a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
dan/atau
b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama 6
(enam) bulan.
(3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja hanya dikenakan
terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dan Pasal 15.
(4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan
melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi
penghentian program pelatihan.
(5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program
pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan
sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggara pelatihan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan izin, dan
pembatalan pendaftaran diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 18
(1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan
kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja
swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
7
(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui
sertifikasi kompetensi kerja.
(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh
tenaga kerja yang telah berpengalaman.
(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi
yang independen.
(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis,
derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.
Pasal 20
(1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan
ketenagakerjaan, dikembangkan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan
acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja nasional
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 21
Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.
Pasal 22
(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan
pengusaha yang dibuat secara tertulis.
(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu
pemagangan.
(3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi
pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 23
Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi
kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
Pasal 24
Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan
kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.
Pasal 25
(1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari Menteri atau
pejabat yang ditunjuk.
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara pemagangan
harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
8
Pasal 26
(1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan:
a. harkat dan martabat bangsa Indonesia;
b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan
c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan
ibadahnya.
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan di luar
wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 27
(1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan program pemagangan.
(2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri harus
memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara.
Pasal 28
(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta melakukan
koordinasi pelatihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga koordinasi pelatihan kerja
nasional.
(2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.
Pasal 29
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan
pemagangan.
(2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan relevansi,
kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.
(3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui
pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi,
menuju terwujudnya produktivitas nasional.
Pasal 30
(1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dibentuk
lembaga produktivitas yang bersifat nasional.
(2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk jejaring
kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun
daerah.
(3) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.
BAB VI
PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 31
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan,
atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
Pasal 32
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
9
(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta
adil, dan setara tanpa diskriminasi.
(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang
tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan
memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan
kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.
Pasal 33
Penempatan tenaga kerja terdiri dari:
a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
b. penempatan tenaga kerja di luar negeri.
Pasal 34
Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 huruf b diatur dengan undang-undang.
Pasal 35
(1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang
dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.
(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja.
(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja
wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan
kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
Pasal 36
(1) Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja.
(2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terpadu
dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur:
a. pencari kerja;
b. lowongan pekerjaan;
c. informasi pasar kerja;
d. mekanisme antar kerja; dan
e. kelembagaan penempatan tenaga kerja.
(3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan tenaga kerja.
Pasal 37
(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri
dari:
a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
b. lembaga swasta berbadan hukum.
(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 38
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
10
(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf
a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian
atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.
(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja
dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.
(3) Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.
BAB VII
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 39
(1) Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja.
(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
(3) Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk
mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
(4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu
membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat
menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.
Pasal 40
(1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan
yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
(2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat
karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola
lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
Pasal 41
(1) Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja.
(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk badan
koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
(4) Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan ayat (3) dalam pasal ini diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 42
(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
11
(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi
perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai
diplomatik dan konsuler.
(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk
jabatan tertentu dan waktu tertentu.
(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan
tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.
Pasal 43
(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan
tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurangkurangnya
memuat keterangan:
a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan
yang bersangkutan;
c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja
asing yang dipekerjakan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah,
badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur
dengan Keputusan Menteri.
Pasal 44
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar
kompetensi yang berlaku.
(2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 45
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:
a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga
kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja
asing; dan
b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang
diduduki oleh tenaga kerja asing.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang
menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.
Pasal 46
(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau
jabatan-jabatan tertentu.
(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 47
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
12
(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang
dipekerjakannya.
(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi
instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial,
lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
(4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 48
Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke
negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.
Pasal 49
Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.
BAB IX
HUBUNGAN KERJA
Pasal 50
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Pasal 51
(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 52
(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
a. kesepakatan kedua belah pihak;
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan,
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.
Pasal 53
Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja
dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.
Pasal 54
(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat:
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
13
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap
2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha
masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.
Pasal 55
Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.
Pasal 56
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan
atas:
a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
Pasal 57
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan
bahasa Indonesia dan huruf latin.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk
waktu tidak tertentu.
(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila
kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian
kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Pasal 58
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan
kerja.
(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.
Pasal 59
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang
menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama
dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
14
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat
tetap.
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan
untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling
lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan
maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama,
pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling
lama 2 (dua) tahun.
(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi
perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 60
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling
lama 3 (tiga) bulan.
(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang
membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.
Pasal 61
(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:
a. pekerja meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan
berakhirnya hubungan kerja.
(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas
perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.
(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung
jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak
mengurangi hak-hak pekerja/buruh.
(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat
mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.
(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak mendapatkan
hak haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang
telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 62
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang
ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja
diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas
waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
15
Pasal 63
(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib
membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.
(2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang kurangnya memuat
keterangan:
a. nama dan alamat pekerja/buruh;
b. tanggal mulai bekerja;
c. jenis pekerjaan; dan
d. besarnya upah.
Pasal 64
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara
tertulis.
Pasal 65
(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan
kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang
dipekerjakannya.
(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian
kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi,
maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima
pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi
pekerjaan.
(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan
sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).
Pasal 66
(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh
pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan
langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
16
(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak
berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh;
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada
huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu
yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang
timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang
bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan
wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki
izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan
huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara
pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja
antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.
BAB X
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu
Perlindungan
Paragraf 1
Penyandang Cacat
Pasal 67
(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan
perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2
Anak
Pasal 68
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
Pasal 69
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang
berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan
pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental,
dan sosial.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
17
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. keselamatan dan kesehatan kerja;
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak
yang bekerja pada usaha keluarganya.
Pasal 70
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum
pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan
pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Pasal 71
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
memenuhi syarat:
a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial,
dan waktu sekolah.
(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 72
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja
anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.
Pasal 73
Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
Pasal 74
(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang
terburuk.
(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk
pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk
produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya; dan/atau;
d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
(3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
18
Pasal 75
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar
hubungan kerja.
(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 3
Perempuan
Pasal 76
(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang
dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut
keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun
dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai
dengan pukul 07.00 wajib:
a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang
berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Paragraf 4
Waktu Kerja
Pasal 77
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor
usaha atau pekerjaan tertentu.
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 78
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu)
hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku
bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
19
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 79
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4
(empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau
2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh
yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun
ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah
bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama
dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya
dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa
kerja 6 (enam) tahun.
(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi
pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 80
Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk
melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
Pasal 81
(1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan
kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 82
(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan
sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan
menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh
istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan
atau bidan.
Pasal 83
Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya
untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.
Pasal 84
Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
20
Pasal 85
(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi
apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus
menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan
pengusaha.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur
resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.
(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang
optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Pengupahan
Pasal 88
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.
(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan
yang melindungi pekerja/buruh.
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) meliputi:
a. upah minimum;
b. upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
21
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a
berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi.
Pasal 89
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian
kebutuhan hidup layak.
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 90
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89.
(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 91
(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan
pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi
hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Pasal 92
(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan,
masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan
kemampuan perusahaan dan produktivitas.
(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Keputusan Menteri.
Pasal 93
(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib
membayar upah apabila:
a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
22
b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya
sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan,
mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran
kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua
atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan
kewajiban terhadap negara;
e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang
diperintahkan agamanya;
f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha
tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang
seharusnya dapat dihindari pengusaha;
g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan
pengusaha; dan
i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) huruf a sebagai berikut:
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum
pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut:
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar
untuk selama 2 (dua) hari; dan
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu)
hari.
(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 94
Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok
sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
Pasal 95
(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya
dapat dikenakan denda.
(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan
pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah
pekerja/buruh.
(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam
pembayaran upah.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
23
(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan
yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan
utang yang didahulukan pembayarannya.
Pasal 96
Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan
kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.
Pasal 97
Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan
perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 98
(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang
akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional
dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur
pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan
pakar.
(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat
dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan
Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan
Presiden.
Bagian Ketiga
Kesejahteraan
Pasal 99
(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga
kerja.
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 100
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib
menyediakan fasilitas kesejahteraan.
(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan
dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.
(3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan
pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 101
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan
usaha-usaha produktif di perusahaan.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
24
(2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya
menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 102
(1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan
kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan
terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
(2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat
buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga
ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis,
mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan
memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya
mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan
kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan
berkeadilan.
Pasal 103
Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:
a. serikat pekerja/serikat buruh;
b. organisasi pengusaha;
c. lembaga kerja sama bipartit;
d. lembaga kerja sama tripartit;
e. peraturan perusahaan;
f. perjanjian kerja bersama;
g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Bagian Kedua
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Pasal 104
(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat
pekerja/serikat buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta
mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok.
(3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh
yang bersangkutan.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
25
Bagian Ketiga
Organisasi Pengusaha
Pasal 105
(1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.
(2) Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Bagian Keempat
Lembaga Kerja Sama Bipartit
Pasal 106
(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih
wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.
(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai
forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.
(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh
secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang
bersangkutan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja sama
bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Bagian Kelima
Lembaga Kerja Sama Tripartit
Pasal 107
(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada
pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah
ketenagakerjaan.
(2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
a. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan
b. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi
pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
(4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam
Peraturan Perusahaan
Pasal 108
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang
wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri
atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
26
Pasal 109
Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang
bersangkutan.
Pasal 110
(1) Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
(2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh
maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengurus serikat
pekerja/serikat buruh.
(3) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh,
wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerja/buruh yang dipilih
secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang
bersangkutan.
Pasal 111
(1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:
a. hak dan kewajiban pengusaha;
b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
c. syarat kerja;
d. tata tertib perusahaan; dan
e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
(2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui
setelah habis masa berlakunya.
(4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di
perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka
pengusaha wajib melayani.
(5) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai
habis jangka waktu berlakunya.
Pasal 112
(1) Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima.
(2) Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111 ayat
(1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau
pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan
pengesahan.
(3) Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus
memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan peraturan
perusahaan.
(4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima
oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengusaha wajib menyampaikan
kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri atau pejabat yang
ditunjuk.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
27
Pasal 113
(1) Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat
dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh.
(2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 114
Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan
perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.
Pasal 115
Ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan diatur dengan
Keputusan Menteri.
Bagian Ketujuh
Perjanjian Kerja Bersama
Pasal 116
(1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
(2) Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
secara musyawarah.
(3) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis
dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
(4) Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa
Indonesia, maka perjanjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
Pasal 117
Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai
kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.
Pasal 118
Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku
bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan.
Pasal 119
(1) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh, maka
serikat pekerja/serikat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh dalam perundingan
pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila memiliki jumlah anggota
lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang
bersangkutan.
(2) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50%
(lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan maka serikat
pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan dengan pengusaha
apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan lebih
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
28
50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui
pemungutan suara.
(3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka serikat
pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan untuk
merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah melampaui jangka
waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara dengan mengikuti
prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Pasal 120
(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka
yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang
jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah
pekerja/buruh di perusahaan tersebut.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat
pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima
puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili
dalam perundingan dengan pengusaha.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi,
maka para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya
ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat
pekerja/serikat buruh.
Pasal 121
Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal
120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota.
Pasal 122
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) diselenggarakan oleh panitia
yang terdiri dari wakil-wakil pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang
disaksikan oleh pihak pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha.
Pasal 123
(1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang masa
berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha
dengan serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3
(tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan
maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1
(satu) tahun.
Pasal 124
(1) Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban pengusaha;
b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
29
(3) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang
bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan.
Pasal 125
Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan perjanjian kerja bersama, maka
perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja bersama yang
sedang berlaku.
Pasal 126
(1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan
yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
(2) Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja
bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh.
(3) Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada
setiap pekerja/buruh atas biaya perusahaan.
Pasal 127
(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan
dengan perjanjian kerja bersama.
(2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja
tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja
bersama.
Pasal 128
Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama
maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama.
Pasal 129
(1) Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan,
selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh.
(2) Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikat buruh dan perjanjian kerja
bersama diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada dalam peraturan
perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja
bersama.
Pasal 130
(1) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan
diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) serikat
pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja
bersama tidak mensyaratkan ketentuan dalam Pasal 119.
(2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan
diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu)
serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berunding tidak lagi
memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan
perjanjian kerja bersama dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya lebih
50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan bersamasama
dengan serikat pekerja/serikat buruh yang membuat perjanjian kerja bersama
terdahulu dengan membentuk tim perunding secara proporsional.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
30
(3) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan
diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu)
serikat pekerja/serikat buruh dan tidak satu pun serikat pekerja/serikat buruh yang ada
memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan
perjanjian kerja bersama dilakukan menurut ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 131
(1) Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja/serikat buruh atau pengalihan kepemilikan
perusahaan maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu
perjanjian kerja bersama.
(2) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan
mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama yang berlaku adalah
perjanjian kerja bersama yang lebih menguntungkan pekerja/buruh.
(3) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang mempunyai
perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang belum mempunyai perjanjian kerja
bersama maka perjanjian kerja bersama tersebut berlaku bagi perusahaan yang bergabung
(merger) sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.
Pasal 132
(1) Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain
dalam perjanjian kerja bersama tersebut.
(2) Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja
bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan.
Pasal 133
Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan
pendaftaran perjanjian kerja bersama diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 134
Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah
wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan.
Pasal 135
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan
industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Bagian Kedelapan
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Paragraf 1
Perselisihan Hubungan Industrial
Pasal 136
(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat
buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
31
Paragraf 2
Mogok Kerja
Pasal 137
Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara
sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
Pasal 138
(1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak
pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan
tidak melanggar hukum.
(2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.
Pasal 139
Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani
kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan
jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau
membahayakan keselamatan orang lain.
Pasal 140
(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan,
pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
setempat.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
b. tempat mogok kerja;
c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris
serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.
(3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota
serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau
penanggung jawab mogok kerja.
(4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi
menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan
sementara dengan cara:
a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses
produksi; atau
b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi
perusahaan.
Pasal 141
(1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima.
(2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan
dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
32
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan,
maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai
dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan
kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja
kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang.
(5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat
buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan
untuk sementara atau dihentikan sama sekali.
Pasal 142
(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah.
(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan
diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 143
(1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh
untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.
(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh
dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib,
dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 144
(1) Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 140, pengusaha dilarang:
a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar
perusahaan; atau
b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada
pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah
melakukan mogok kerja.
Pasal 145
Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak
normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan
upah.
Paragraf 3
Penutupan Perusahaan (Lock Out)
Pasal 146
(1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak
pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat
gagalnya perundingan.
(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai tindakan
balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau serikat
pekerja/serikat buruh.
(3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
33
Pasal 147
Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang melayani
kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia,
meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat
penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta kereta api.
Pasal 148
(1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat
pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan (lock out)
dilaksanakan.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan (lock out);
dan
b. alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out).
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha
dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 149
(1) Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan yang menerima secara langsung surat pemberitahuan penutupan
perusahaan (lock out) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus memberikan tanda
bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam penerimaan.
(2) Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock out) berlangsung, instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan masalah
yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan (lock out) dengan mempertemukan
dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan,
maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai
dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan
kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya penutupan
perusahaan (lock out) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
(5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh,
penutupan perusahaan (lock out) dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau
dihentikan sama sekali.
(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) tidak
diperlukan apabila:
a. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar prosedur mogok kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;
b. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar ketentuan normatif yang
ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 150
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
34
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan
hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara,
maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pasal 151
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala
upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat
dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan
serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang
bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak
menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan
pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.
Pasal 152
(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi
dasarnya.
(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah diundangkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).
(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk
memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak
menghasilkan kesepakatan.
Pasal 153
(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:
a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter
selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban
terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
d. pekerja/buruh menikah;
e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui
bayinya;
f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan
pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat
buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam
kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama;
h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai
perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
35
i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis
kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit
karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu
penyembuhannya belum dapat dipastikan.
(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh
yang bersangkutan.
Pasal 154
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:
a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara
tertulis sebelumnya;
b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan
sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan
kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;
c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau
d. pekerja/buruh meninggal dunia.
Pasal 155
(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat
(3) batal demi hukum.
(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan,
baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses
pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya
yang biasa diterima pekerja/buruh.
Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang
pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima.
(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai
berikut:
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan
upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan
upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat)
bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan
upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam)
bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan
upah.
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan)
bulan upah;
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
36
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut:
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan
upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga)
bulan upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4
(empat) bulan upah;
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5
(lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)
tahun, 6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu)
tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh
empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.
(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana
pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas
perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang
memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan
uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 157
(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda,
terdiri atas:
a. upah pokok;
b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada
pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan
kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar
pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga
pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.
(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka
penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.
(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil,
potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan
rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang
dari ketentuan upah minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota.
(4) Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah
borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan
terakhir.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
37
Pasal 158
(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan
pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik
perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan
perusahaan;
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau
pengusaha di lingkungan kerja;
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya
barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam
keadaan bahaya di tempat kerja;
i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan
kecuali untuk kepentingan negara; atau
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara
5 (lima) tahun atau lebih.
(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti
sebagai berikut:
a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di
perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
saksi.
(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 156 ayat (4).
(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak
mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai
dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan
pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.
Pasal 159
Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pasal 160
(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak
pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah
tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi
tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
b. untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;
c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
38
d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lima puluh perseratus) dari upah.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan
takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.
(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang
setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena
dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak
bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.
(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir
dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
(6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan
tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
(7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam
Pasal 156 ayat (4).
Pasal 161
(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan
surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk
paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
(3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat
(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Pasal 162
(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan
fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya
dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama.
(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
memenuhi syarat:
a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri
dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pasal 163
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal
terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
39
perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka
pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena
perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak
bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang
pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja
1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai
ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
Pasal 164
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena
perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus
selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan
pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat
(2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan
laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena
perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan
karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan
ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal
156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat
(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Pasal 165
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena
perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Pasal 166
Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya
diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang
pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Pasal 167
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena
memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada
program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak
berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program
pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang
pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
40
(3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang
iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan
dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan
hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib
memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156
ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat
wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 168
(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa
keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh
pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena
dikualifikasikan mengundurkan diri.
(2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.
(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang
bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)
dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 169
(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan
sebagai berikut:
a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut atau lebih;
d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang
diperjanjikan; atau
f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan
kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada
perjanjian kerja.
(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),
uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas
uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
41
Pasal 170
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan
Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi
hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar
seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.
Pasal 171
Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak
dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan
gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1
(satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.
Pasal 172
Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja
dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat
mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan
uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).
BAB XIII
PEMBINAAN
Pasal 173
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan
dengan ketenagakerjaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikutsertakan organisasi
pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan secara
terpadu dan terkoordinasi.
Pasal 174
Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama internasional di
bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 175
(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa
dalam pembinaan ketenagakerjaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam,
uang, dan/atau bentuk lainnya.
BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal 176
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang
mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundangundangan
ketenagakerjaan.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
42
Pasal 177
Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 178
(1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
(2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Keputusan Presiden.
Pasal 179
(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 pada
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.
(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 180
Ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang pegawai
pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 181
Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 176 wajib:
a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan;
b. tidak menyalahgunakan kewenangannya.
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 182
(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas
ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak
pidana di bidang ketenagakerjaan;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di
bidang ketenagakerjaan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan
dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara
tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di
bidang ketenagakerjaan;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
43
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan
tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Pertama
Ketentuan Pidana
Pasal 183
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan
sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Pasal 184
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5),
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Pasal 185
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan
Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Pasal 186
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan
ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana
pelanggaran.
Pasal 187
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal
44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat
(2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi
pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana
pelanggaran.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
44
Pasal 188
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal
38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3),
Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00
(lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana
pelanggaran.
Pasal 189
Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.
Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 190
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal
38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126
ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
h. pencabutan ijin.
(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 191
Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 192
(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:
1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar
Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
45
2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak
Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-anak Dan Orang Muda Di
Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);
4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan
Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar
Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
6. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad
Tahun 1949 Nomor 8);
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang
Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1951 Nomor 2);
(3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh
Dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 598a);
(4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 8 );
(5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara
Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
(6) Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau
Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital (Lembaran Negara
Tahun 1963 Nomor 67);
(7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2912);
(8) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
(9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor
184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791);
(10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun
1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042),
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 193
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Maret 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan Di Jakarta,
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
46
Pada Tanggal 25 Maret 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 39
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
47
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN
I. UMUM
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri
tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik
materiil maupun spiritual.
Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak
dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang
bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.
Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu
tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja
tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk
itu, diperlukan pengaturan
yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya
manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan
kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan
industrial.
Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus
diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan
berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia
sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam
menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan
dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh
Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.
Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini,
termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi
yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem
hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang
akan datang.
Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:
−Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar
Indonesia (Staatsblad tahun 1887 Nomor 8);
−Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak
Dan Kerja Malam bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
−Ordonansi Tahun 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda Di
Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);
−Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan
Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
−Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikerahkan Dari Luar
Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
−Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad
Tahun 1949 Nomor 8);
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
48
−Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undangundang
Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
−Undang-undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat
Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 598 a);
−Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 8);
−Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran
Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
−Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan
dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan dan Badan yang Vital
(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);
−Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2912);
−Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
−Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undangundang
Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); dan
−Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang
Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042).
−Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipandang perlu untuk dicabut dan
diganti dengan undang-undang yang baru. Ketentuan-ketentuan yang masih relevan
dari peraturan perundang-undangan yang lama ditampung dalam undang-undang ini.
Peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah dicabut masih tetap berlaku
sebelum ditetapkannya peraturan baru sebagai pengganti.
Undang-undang ini di samping untuk mencabut ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan
tuntutan dan perkembangan zaman, dimaksudkan juga untuk menampung perubahan yang
sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan dimulainya era
reformasi tahun 1998.
Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap hak asasi manusia di
tempat kerja dikenal melalui 8 (delapan) konvensi dasar International Labour Organization
(ILO). Konvensi dasar ini terdiri atas 4 (empat) kelompok yaitu:
−Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98);
−Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111);
−Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan
−Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182 ).
Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada hak asasi manusia di tempat kerja
antara lain diwujudkan dengan meratifikasi kedelapan konvensi dasar tersebut. Sejalan
dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar tersebut, maka undang-undang
ketenagakerjaan yang disusun ini harus pula mencerminkan ketaatan dan penghargaan
pada ketujuh prinsip dasar tersebut.
Undang-undang ini antara lain memuat:
−Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;
−Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;
−Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan
pekerja/buruh;
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
49
−Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan
keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan
produktivitas perusahaan;
−Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja
secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan
masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja;
−Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang
diperlukan;
−Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan
untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan
antar para pelaku proses produksi;
−Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk perjanjian kerja
bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, pemasyarakatan
hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
−Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh
untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja,
perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat,
serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;
−Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundangundangan
di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan
manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil
maupun spiritual.
Pasal 3
Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional,
khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan
mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah,
pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan
secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.
Pasal 4
Huruf a
Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu
untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia.
Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat
berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun dengan tetap
menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.
Huruf b
Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan
yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
50
bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja
perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 5
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan
dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran
politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan
yang sama terhadap para penyandang cacat.
Pasal 6
Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis
kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.
Pasal 7
Ayat (1)
Perencanaan tenaga kerja yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dilakukan melalui
pendekatan perencanaan tenaga kerja nasional, daerah, dan sektoral.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja makro adalah proses penyusunan
rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga
kerja secara optimal, dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau
sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka
kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
Huruf b
Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja mikro adalah proses penyusunan
rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi, baik instansi
pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga
kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi
pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Informasi ketenagakerjaan dikumpulkan dan diolah sesuai dengan maksud disusunnya
perencanaan tenaga kerja nasional, perencanaan tenaga kerja daerah provinsi atau
kabupaten/kota.
Ayat (2)
Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, partisipasi swasta diharapkan dapat
memberikan informasi mengenai ketenagakerjaan. Pengertian swasta mencakup
perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat di pusat, provinsi atau
kabupaten/kota.
Ayat (3)
Cukup jelas.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
51
Pasal 9
Yang dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan dalam pasal ini adalah kesejahteraan bagi
tenaga kerja yang diperoleh karena terpenuhinya kompetensi kerja melalui pelatihan kerja.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penetapan standar kompetensi kerja dilakukan oleh Menteri dengan mengikutsertakan
sektor terkait.
Ayat (3)
Jenjang pelatihan kerja pada umumnya terdiri atas tingkat dasar, terampil, dan ahli.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Pengguna tenaga kerja terampil adalah pengusaha, oleh karena itu pengusaha bertanggung
jawab mengadakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya.
Ayat (2)
Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi diwajibkan bagi pengusaha karena
perusahaan yang akan memperoleh manfaat hasil kompetensi pekerja/buruh.
Ayat (3)
Pelaksanaan pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan serta kesempatan yang ada di
perusahaan agar tidak mengganggu kelancaran kegiatan perusahaan.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pelatihan kerja swasta juga termasuk pelatihan kerja perusahaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pendaftaran kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah
dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sehingga hasil pelatihan, sarana dan prasarana
pelatihan dapat berdayaguna dan berhasilguna secara optimal.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
52
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara
sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi
nasional dan/atau internasional.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Sistem pelatihan kerja nasional adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai unsur
pelatihan kerja yang antara lain meliputi peserta, biaya, sarana, dan prasarana, tenaga
kepelatihan, program dan metode, serta lulusan. Dengan adanya sistem pelatihan kerja
nasional, semua unsur dan sumber daya pelatihan kerja nasional yang tersebar di instansi
pemerintah, swasta, dan perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
53
Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor,
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir
program.
Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil kerja/jasa peserta pemagangan, merekrut
pemagang sebagai pekerja/buruh bila memenuhi persyaratan.
Kewajiban peserta pemagangan antara lain menaati perjanjian pemagangan, mengikuti tata
tertib program pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan.
Adapun kewajiban pengusaha antara lain menyediakan uang saku dan/atau uang transpor
bagi peserta pemagangan, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan
perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.
Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk
mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.
Ayat (3)
Dengan status sebagai pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan, maka berhak atas
segala hal yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 23
Sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk dan/atau diakreditasi oleh
pemerintah bila programnya bersifat umum, atau dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan
bila programnya bersifat khusus.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kepentingan perusahaan dalam ayat ini adalah agar terjamin
tersedianya tenaga terampil dan ahli pada tingkat kompetensi tertentu seperti juru las
spesialis dalam air.
Yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat misalnya untuk membuka kesempatan
bagi masyarakat memanfaatkan industri yang bersifat spesifik seperti teknologi budi daya
tanaman dengan kultur jaringan.
Yang dimaksud dengan kepentingan negara misalnya untuk menghemat devisa negara,
maka perusahaan diharuskan melaksanakan program pemagangan seperti keahlian
membuat alat-alat pertanian modern.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
54
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan terbuka adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara
jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk
melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga
kerja ditempatkan.
Yang dimaksud dengan bebas adalah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan
pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa
untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk
menerima tenaga kerja yang ditawarkan.
Yang dimaksud dengan obyektif adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang
cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang
dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada
kepentingan pihak tertentu.
Yang dimaksud dengan adil dan setara adalah penempatan tenaga kerja dilakukan
berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna
kulit, agama, dan aliran politik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Republik
Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja nasional dengan memberikan kesempatan
yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja sesuai dengan bakat,
minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan kesempatan kerja perlu diupayakan
agar dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di seluruh sektor dan daerah.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Sebelum undang-undang mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri diundangkan maka
segala peraturan perundangan yang mengatur penempatan tenaga kerja di luar negeri tetap
berlaku.
Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud pemberi kerja adalah pemberi kerja di dalam negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 36
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
55
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a
Penetapan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di
tingkat pusat dan daerah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Karena upaya perluasan kesempatan kerja mencakup lintas sektoral, maka harus disusun
kebijakan nasional di semua sektor yang dapat menyerap tenaga kerja secara optimal. Agar
kebijakan nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah dan masyarakat
bersama-sama mengawasinya secara terkoordinasi.
Pasal 42
Ayat (1)
Perlunya pemberian izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing dimaksudkan agar
penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka
pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing merupakan persyaratan untuk
mendapatkan izin kerja (IKTA).
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
56
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan badan internasional dalam ayat ini adalah badan-badan
internasional yang tidak mencari keuntungan seperti lembaga yang bernaung di bawah
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara lain ILO, WHO, atau UNICEF.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh
tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang
tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a
Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak secara otomatis menggantikan
atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendampingan
tersebut lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja
pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya
diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya.
Huruf b
Pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja tersebut dapat dilaksanakan baik di
dalam negeri maupun dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk berlatih di
luar negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
57
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat
yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan.
Ayat (2)
Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, antar kerja,
antar daerah, antar kerja, antar negara, dan perjanjian kerja laut.
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan adalah para pihak yang mampu
atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja anak, yang
menandatangani perjanjian adalah orang tua atau walinya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dalam ayat ini adalah apabila di
perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka isi
perjanjian kerja baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 55
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
58
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang
sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian
dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.
Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu
kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak
terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi,
tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu
maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan
tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian
kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada
pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak
dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa
percobaan kerja dianggap tidak ada.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 61
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
59
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau
gangguan keamanan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud hak-hak yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau hakhak
yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama adalah hak-hak yang harus diberikan yang lebih baik dan menguntungkan
pekerja/buruh yang bersangkutan.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang
berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan
mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian
kerja waktu tidak tertentu.
Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung
dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core
business) suatu perusahaan.
Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha
penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengaman
(security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan,
serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.
Ayat (2)
Huruf a
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
60
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun penyelesaian
perselisihan antara penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerja/buruh harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
memperoleh hak (yang sama) sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syaratsyarat
kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja/buruh lainnya di
perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas,
pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat
kecacatannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar pengembangan bakat
dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
61
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dimaksudkan untuk
menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya tersebut
harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait.
Anak yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya anak penyemir sepatu atau anak penjual
koran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Yang bertanggung jawab atas pelanggaran ayat ini adalah pengusaha. Apabila
pekerja/buruh perempuan yang dimaksud dalam ayat ini dipekerjakan antara pukul 23.00
sampai dengan pukul 07.00 maka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut
adalah pengusaha.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud sektor usaha atau pekerjaan tertentu dalam ayat ini misalnya pekerjaan di
pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh,
pekerjaan di kapal (laut), atau penebangan hutan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena
pekerja/buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan
kebugarannya. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
62
harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari sehingga pekerja/buruh harus bekerja
melebihi waktu kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Selama menjalankan istirahat panjang, pekerja/buruh diberi uang kompensasi hak
istirahat tahunan tahun kedelapan sebesar ½ (setengah) bulan gaji dan bagi
perusahaan yang telah memberlakukan istirahat panjang yang lebih baik dari
ketentuan undang-undang ini, maka tidak boleh mengurangi dari ketentuan yang
sudah ada.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 80
Yang dimaksud kesempatan secukupnya yaitu menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah
yang memungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan
kondisi dan kemampuan perusahaan.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Ayat (1)
Lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau
bidan, baik sebelum maupun setelah melahirkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 83
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
63
Yang dimaksud dengan kesempatan sepatutnya dalam pasal ini adalah lamanya waktu yang
diberikan kepada pekerja/buruh perempuan untuk menyusui bayinya dengan memperhatikan
tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, yang diatur dalam
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan
umum. Di samping itu untuk pekerjaan yang karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak
memungkinkan pekerjaan itu dihentikan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan
keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara
pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja,
promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian
dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi,
perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang
dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang
berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan
produktif.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 88
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah
jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/ buruh dari hasil pekerjaannya sehingga
mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang
meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan
jaminan hari tua.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
64
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 89
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta
pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota,
provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah
minimum regional daerah yang bersangkutan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dalam ayat ini
ialah setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian
perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarannya ditetapkan
oleh Menteri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup
layak tersebut merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum yang sangat
ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha.
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu
dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah
minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir
maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku
pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang
berlaku pada waktu diberikan penangguhan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Ayat (1)
Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah
sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja/buruh serta untuk mengurangi kesenjangan
antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
65
Ayat (2)
Peninjauan upah dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja,
perkembangan, dan kemampuan perusahaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 93
Ayat (1)
Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh,
kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan
karena kesalahannya.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud pekerja/buruh sakit ialah sakit menurut keterangan dokter.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban terhadap negara adalah
melaksanakan kewajiban negara yang telah diatur dengan peraturan perundangundangan.
Pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang menjalankan kewajiban terhadap
negara dilaksanakan apabila:
a. negara tidak melakukan pembayaran; atau
b. negara membayar kurang dari upah yang biasa diterima pekerja/buruh, dalam
hal ini maka pengusaha wajib membayar kekurangannya.
Huruf e
Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah
melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan
peraturan perundang-undangan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 94
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
66
Yang dimaksud dengan tunjangan tetap dalam pasal ini adalah pembayaran kepada pekerja/buruh
yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau
pencapaian prestasi kerja tertentu.
Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih
dahulu dari pada utang lainnya.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan fasilitas kesejahteraan antara lain pelayanan keluarga berencana,
tempat penitipan anak, perumahan pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olah raga,
fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 101
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan usaha-usaha produktif di perusahaan adalah kegiatan yang bersifat
ekonomis yang menghasilkan pendapatan di luar upah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
67
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Ayat (1)
Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat
pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Ayat (1)
Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh kurang dari 50 (lima puluh) orang,
komunikasi dan konsultasi masih dapat dilakukan secara individual dengan baik dan efektif.
Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh 50 (lima puluh) orang atau lebih, komunikasi
dan konsultasi perlu dilakukan melalui sistem perwakilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Ayat (1)
Huruf a
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
68
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku adalah peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau
kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata
bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan salinan peraturan perusahaan kepada setiap
pekerja/buruh, menempelkan di tempat yang mudah dibaca oleh para pekerja/buruh, atau
memberikan penjelasan langsung kepada pekerja/buruh.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pembuatan perjanjian kerja bersama harus dilandasi dengan itikad baik, yang berarti harus
ada kejujuran dan keterbukaan para pihak serta kesukarelaan/kesadaran yang artinya tanpa
ada tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain.
Ayat (3)
Dalam hal perjanjian kerja bersama dibuat dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan
dalam bahasa lain, apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku perjanjian kerja
bersama yang menggunakan bahasa Indonesia.
Ayat (4)
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
69
Cukup jelas.
Pasal 117
Penyelesaian melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan
melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku adalah kualitas dan kuantitas isi perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih rendah
dari peraturan perundangan-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
70
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidak tercapainya
kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena
pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu.
Yang dimaksud dengan tertib dan damai adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban
umum, dan/atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan atau pengusaha
atau orang lain atau milik masyarakat.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
−Yang dimaksud dengan perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau
perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia adalah
rumah sakit, dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pengontrol
pintu air, pengontrol arus lalu lintas udara, dan pengontrol arus lalu lintas laut.
−Yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemikian rupa yaitu pemogokan yang
dilakukan oleh para pekerja/buruh yang tidak sedang menjalankan tugas.
Pasal 140
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
71
Huruf b
Tempat mogok kerja adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh penanggung jawab
pemogokan yang tidak menghalangi pekerja/buruh lain untuk bekerja.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan menghalang-halangi dalam ayat ini antara lain dengan cara:
a. menjatuhkan hukuman;
b. mengintimidasi dalam bentuk apapun; atau
c. melakukan mutasi yang merugikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh melanggar hak normatif adalah pengusaha secara
nyata tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dan/atau ditetapkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundangundangan
ketenagakerjaan, meskipun sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Pembayaran upah pekerja/buruh yang mogok dalam pasal ini tidak menghilangkan ketentuan
pengenaan sanksi terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran ketentuan normatif.
Pasal 146
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam hal penutupan perusahaan (lock out) dilakukan secara tidak sah atau sebagai
tindakan balasan terhadap mogok yang sah atas tuntutan normatif, maka pengusaha wajib
membayar upah pekerja/buruh.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
72
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif
yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain
pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan
pembinaan kepada pekerja/buruh.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
73
Pasal 160
Ayat (1)
Keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungan adalah isteri/suami, anak atau orang yang
sah menjadi tanggungan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 161
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan pertama
berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali
pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka pengusaha dapat
menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6
(enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua.
Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan
peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya
peringatan ketiga.
Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran
perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.
Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama
sudah terlampaui, maka apabila pekerja/buruh yang bersangkutan melakukan kembali
pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,
maka surat peringatan yang diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai peringatan
pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga.
Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dapat memuat
pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. Apabila
pekerja/buruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan
terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.
Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja/buruh agar
dapat memperbaiki kesalahannya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini merupakan waktu
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
74
yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja/buruh yang
bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Contoh dari ayat ini adalah:
−Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan besarnya jaminan pensiun menurut program
pensiun adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta dalam pengaturan program
pensiun tersebut telah ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam
puluh perseratus) dan oleh pekerja/buruh 40% (empat puluh perseratus), maka:
−Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah: sebesar
60% x Rp 6.000.000,00 = Rp 3.600.000,00
−Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar 40% X
Rp 6.000.000,00 = Rp 2.400.000,00
−- Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp
10.000.000,00 dikurangi Rp 3.600.000,00 = Rp 6.400.000,00
−Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun
tersebut adalah:
−Rp 3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60%
dibayar oleh pengusaha)
−Rp 6.400.000.00 (berasal dari kekurangan pesangon yang harus di bayar oleh
pengusaha)
−Rp 2.400.000.00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40%
dibayar oleh pekerja/buruh)
−Jumlah Rp 12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)
Ayat (4)
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
75
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 168
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah
dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di
perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan
pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Tenggang waktu 1 tahun dianggap merupakan waktu yang cukup layak untuk mengajukan
gugatan.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat ini adalah kegiatan yang dilakukan secara
berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk
meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang berhubungan dengan
ketenagakerjaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang melakukan koordinasi dalam ayat ini adalah instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
76
Pasal 176
Yang dimaksudkan dengan independen dalam pasal ini adalah pegawai pengawas dalam
mengambil keputusan tidak terpengaruh oleh pihak lain.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
77
Pasal 191
Yang dimaksud peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan dalam undang-undang ini
adalah peraturan pelaksanaan dari berbagai undang-undang di bidang ketenagakerjaan baik yang
sudah dicabut maupun yang masih berlaku. Dalam hal peraturan pelaksanaan belum dicabut atau
diganti berdasarkan undang-undang ini, agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka dalam Pasal
ini tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
Demikian pula, apabila terjadi suatu peristiwa atau kasus ketenagakerjaan sebelum undangundang
ini berlaku dan masih dalam proses penyelesaian pada lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, maka sesuai dengan asas legalitas, terhadap peristiwa atau kasus
ketenagakerjaan tersebut diselesaikan berdasarkan peraturan pelaksanaan yang ada sebelum
ditetapkannya undang-undang ini.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4279

Coca-Cola: Maroon 5 24 Hour Live Session -- 24 Hours Short

2011-03-24T13:08:00.000-07:00

Walls - Coca-Cola Music Commercial

2011-03-24T13:07:00.000-07:00

COCA-COLA T.V COMMERCIAL 2011 "reasons to believe..."

2011-03-24T13:02:00.001-07:00

COCA-COLA T.V COMMERCIAL 2011 "reasons to believe..."

2011-03-24T13:02:00.000-07:00

8.9 Earthquake Tsunami hits Japan!

2011-03-19T01:43:00.001-07:00

Breaking news- 8.9 Earthquake Tsunami hits Japan! Watch CNN live covera...

2011-03-19T01:43:00.000-07:00

Japanese Earthquake Causes Tsunami

2011-03-19T01:42:00.000-07:00

Massive Earth Quake 8.9 Earthquake & Tsunami hits Japan! 2011 March 11

2011-03-19T01:41:00.000-07:00

Japan tsunami earthquake "BEST JAPANESE FILMS" SORRY, Part 3, March 11, ...

2011-03-19T01:40:00.000-07:00

Senate Session 2011-02-04 (10:00:15-11:01:21)

2011-03-19T01:39:00.000-07:00

Bingaman on Japan Disaster: Political Capital With Al Hunt

2011-03-19T01:38:00.000-07:00

Asia Business Conf 2010: Arun Sarin - Haas School

2011-03-15T14:43:00.001-07:00

Asia Business Conf 2010: Arun Sarin - Haas School

2011-03-15T14:43:00.000-07:00

Radical Reels: Follow Me

2011-03-15T14:35:00.000-07:00

Jennifer Hudson - Where You At

2011-03-06T23:52:00.000-08:00

Avril Lavigne - Track-By-Track Commentary

2011-03-06T23:51:00.001-08:00

Iron Maiden - Wasted Years

2011-03-06T23:51:00.000-08:00

QB Leadership: Dialog Kepemimpinan Bersama Dahlan Iskan, Dirut PLN

2011-03-06T23:33:00.000-08:00

Dialog Kepemimpinan Bersama Dahlan Iskan, Dirut PLN

Tuesday, 01 March 2011 09:24 | Written by Betti Alisjahbana Senin, 28 Februari, pukul 19:00 -22:00

di Senyum-ITB@yahoogroups.comThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Profil Dahlan Iskan:

Dahlan Iskan lahir pada 17 Agustus 1951 di Magetan, Jawa Timur. Ia adalah CEO surat kabar Jawa Pos dan Jawa Pos News Network, yang bermarkas di Surabaya. Ia menjabat Direktur Utama PLN sejak 23 Desember 2009.

Karir Dahlan Iskan dimulai sebagai calon reporter sebuah surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur pada 1975. Tahun 1976, ia menjadi wartawan majalah Tempo. Sejak 1982, Dahlan Iskan memimpin surat kabar Jawa Pos.

Dahlan Iskan adalah sosok yang menjadikan Jawa Pos, yang waktu itu hampir mati dengan oplah 6.000 ekslempar, menjadi surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar dalam waktu 5 tahun.

Lima tahun kemudian, terbentuk Jawa Pos News Network (JPNN), salah satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia, yang memiliki lebih dari 80 surat kabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan percetakan di Indonesia. Pada 1997, ia berhasil mendirikan Graha Pena, salah satu gedung pencakar langit di Surabaya, dan kemudian gedung serupa di Jakarta.

Pada 2002, ia mendirikan stasiun televisi lokal JTV di Surabaya, kemudian diikuti Batam TV di Batam dan Riau TV di Pekanbaru. Selain sebagai pemimpin Grup Jawa Pos, Dahlan juga merupakan Presiden Direktur dari dua perusahaan pembangkit listrik swasta, yakni PT Cahaya Fajar Kaltim di Kalimantan Timur dan PT Prima Electric Power di Surabaya. Sejak akhir 2009, Dahlan diangkat menjadi Direktur Utama PLN, menggantikan Fahmi Mochtar. (Sumber: Wikipedia.org)

TANYA JAWAB

Betti Alisjahbana, AR-79:
Terima kasih telah bersedia menjadi tokoh tamu Dialog Kepemimpinan di milis Senyum-ITB, milisnya Alumni ITB. Ketika Bapak diangkat untuk menjadi Direktur Utama PLN pada 23 Desember 2009, banyak sekali tantangan yang harus segera di hadapi. Padahal Pak Dahlan adalah orang luar yang kehadirannya disambut dengan pro dan kontra di PLN.

Bisakah diceritakan pendekatan apa yang Bapak terapkan pada waktu itu untuk dapat secara cepat menguasai situasi? Lalu apa yang Bapak lakukan untuk merebut kepercayaan orang-orang yang Bapak Pimpin. Apa yang menjadi prioritas untuk dibenahi terlebih dahulu pada saat itu? Bagaimana hasilnya sejauh ini?

Dahlan Iskan:
Sikap saya terhadap penolakan waktu itu biasa-biasa saja. Saya sepenuhnya memaklumi sikap mereka dengan berandai-andai bahwa kalau saya jadi mereka mungkin juga akan melakukan yang sama. Saya juga tidak menentukan usaha tertentu untuk merebut kepercayaan. Saya kerja biasa saja.

Siapapun tahu prioritas apa yang harus diperbuat: mengatasi krisis listrik dan pemadaman bergilir. Kami sepakati semua itu harus selesai dalam waktu enam bulan. Ketika program ini berhasil, kepercayaan diri teman-teman di PLN meningkat drastis. Momentum inilah yang kemudian membuat semua orang PLN percaya kepada kemampuan dirinya. Karena itu teman-teman langsung menetapkan target berikutnya: melayani penyambungan satu juta dalam sehari. Ini karena daftar tunggu sudah sangat panjang (jutaan) dan mereka sudah menunggu listrik bertahun-tahun.

Djoko Purwanto:
Persoalan kelistrikan di Indonesia sudah terasa semakin membebani atau barangkali lebih tepat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional sejak 8-10 tahun yang lalu, yaitu pada saat bapak menjadi wartawan yang pasti sangat kritis meliput, menganalisa, mengomentari serta membuat berita-berita tentang kinerja Direksi PLN dalam hubunganya dengan regulasi dari Kementrian ESDM maupun perundang-undangan yang disahkan oleh DPR.

Saat ini, setelah 1 tahun bapak memangku jabatan sebagai Direktur Utama PT PLN, bagaimana pendapat bapak tentang berita-berita yang diterbitkan oleh Pers tentang kinerja Direksi PLN saat ini. Apakah proporsional? Apakah para wartawan memahami permasalahan yang sebenarnya terjadi?

Apakah Regulasi yang ditetapkan oleh Kementrian ESDM maupun Perundang-undangan yang disahkan oleh DPR benar-benar merefleksikan kebutuhan yang dapat mendukung kinerja PLN dalam menjawab persoalan kelistrikan nasional? Apakah kita semua benar-benar memahami persoalan kelistrikan nasional yang sebenarnya terjadi saat ini?

Salah satu upaya penanggulanagan kelangkaan listrik, Pemerintah memberi peluang kepada pihak Swasta melalui program IPP. Akan tetapi dalam penetapan Tariff jual-beli listrik PLTU batubara misalnya, PLN terlihat mengambil patokan biaya investasi dengan menggunakan harga-harga referensi peralatan buatan Cina. Padahal kita ketahui tingkat keandalan operasi (Boiler) nya rata-rata dibawah 80%. Apakah hal ini tidak berarti sengaja memindahkan resiko kerugian kepada pihak swasta karena akan tidak mampu mencapai target produksi, dan konsekwensi selanjutnya adalah tetap tidak mampu memberi solusi bagi penyelesaian persoalan kelistrikan nasional.

Pembangkit listrik di Cina pada musim dingin juga menjual steam sebagai media pemanas disamping menjual listrik, sehingga rata-rata PLTU di Cina memiliki Boiler dengan kapasitas 150% dari kebutuhan pembangkit. Dengan demikian keandalan operasi PLTU disana dapat mencapai lebih dari 90%. Bagus, namun artinya Tariff listrik PLTU swasta di Indonesia harus dirumuskan kembali atau disesuaikan. Mohon komentar Bapak.

Dahlan Iskan:
Setelah satu tahun di PLN, saya ini kadang malu: kok asyik banget! Seperti saya ini sangat menginginkan jabatan ini. Keasyikan saya itu karena begitu banyak tantangan yang ternyata bisa diselesaikan oleh tim PLN satu persatu. Mulai dari krisis listrik se indonesia, daftar tunggu yang jutaan sampai ke pasokan untuk kalangan bisnis.

Soal pemberitaan, rasanya masih proporsional. kepada teman-teman PLN saya selalu mengatakan jangan reaksioner terhadap berita yang kritis kepada PLN. Humas saya minta juga jangan menutup-nutupi. Tidak ada pilihan lebih baik untuk menghindari berita yang kritis itu kecuali memperbaiki kinerja. daripada sibuk membantahi atau menutupi berita kritis lebih baik menggunakan energi untuk memperbaiki kinerja.

Soal listrik swasta, sekarang ini sudah mencapai kira-kira 18% dari seluruh kapasitas pembangkitan di indoensia. saya berpendapat sebaiknya peranan swasta ini dibatasi sampai kira-kira maksimal 40%. Jangan sampai menjadi mayoritas. Pengalaman negara lain, yang listriknya didominasi swasta harga listrik cenderung tidak terjangkau oleh masyarakat dan akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Kecuali kelak, kalau kita sudah menjadi negara maju.

Das Albantani, AR-95:
Ada yg menjadi kegelisahan saya sebagai warga Indonesia yg mempunyai potensi sumber energi terbarukan luar biasa sekali, tapi mengapa kebijakan pemerintah tentang kebutuhan listrik ini belum atau bisa dikatakan terlambat untuk mengoptimalkan potensi tsb, kebetulan saya ada di Banten dan saya lihat sedang dibangun sumber listrik yg memakai bahan batu bara yang termasuk ke dalam sumber energi kotor, kenapa tidak dibangun saja sumber energi dari tenaga angin, matahari atau gelombang, apa kendalanya? Terima kasih atas kesempatannya

Dahlan Iskan:
Ini tentu karena batubara masih menjadi sumber listrik paling murah. Kalau kelak batubara sudah mahal, mau tidak mau kita akan meninggalkan batubara. Listrik dari batubara harganya sekitar 800,-/kwh, sedang dari geothermal (menurut ketentuan baru) 900,-/kwh. Sedang dari tenaga matahari masih jauh lebih mahal. Kelak kalau teknologi sudah lebih maju barangkali matahari akan lebih murah.

Meski begitu kita terus mengembangkan geothermal, dan kita rencanakan di tahun 2014 sudah mencapai 4.000 mw. kalau target ini tercapai Indonesia sudah menjadi juara pertama negara yang menggunakan geothermal terbanyak. PLN juga sudah selesai membuat program lima pulau terkemuka di dunia untuk 100% menggunakan tenaga matahari (Bunaken, Wakatobi, Banda, Derawan dan raja Empat). Tahun ini diprogramkan 100 pulau kecil sudah harus 100% tenaga matahari. Tahun depan kalau bisa 1.000 pulau. Begitu seterusnya.

Dewi, IF-95:
Kabarnya Bapak mampu membuat PLN yg tadinya merugi, sekarang dapat menuai untung. Apa saja yang Bapak lakukan dalam mengubah keadaan menjadi PLN untung? Apakah dgn menerapkan sistem voucher adalah langkah utk menuju untung? Dan bagaimana bapak mengatasi kebocoran listrik?

Oh ya Pak Dahlan, satu lagi, bagaimana PLN menangani pemadaman listrik bergilir? Dan kapan PLN berencana untuk zero pemadaman?

Dahlan Iskan:
Tidak benar saya berhasil membuat PLN untung. Laba PLN saat ini bukanlah laba yang sebenarnya. Ini laba yang dibuat “harus”. Kalau PLN tidak laba tidak akan dapat pinjaman, he he.

Kapan zero padam? Rasanya masih jauh. Target teman-teman PLN tahun ini adalah mengalahkan Malaysia. Konkritnya lagi, listrik Jawa harus mengalahkan Malaysia peninsula. Listrik Sumatera harus mengalahkan Serawak. Listrik Indonesia Timur harus mengalahkan Sabah.

Apa ukurannya? Kalau di Jawa mati lampunya 9 kali per pelanggan per tahun, itu sudah mengalahkan Malaysia. Kalau akhir tahun ini program mengalahkan Malaysia sudah berhasil, tahun depan kami cari lagi negara mana yang harus kami loncati. Saya kira masyarakat belum terlalu berharap listrik di Indonesia bisa zero padam, karena hal itu akan sangat-sangat mahal investasinya. Tapi kalau bisa mengalahkan Malaysia, saya kira rakyat kita sudah cukup senang (sementara....)

Ahmad Zoelkarnaen, AR-87:
Sudah diketahui bahwa daerah kami Lampung sangat tekor daya listrik. Beberapa investor sdh serius mulai bergerak berminat serius untuk melakukan investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air (mini hydro plant) dan tenaga angin. Tetapi tetap ada rasa kekhawatiran kami bahwa pihak PLN tidak mau membeli daya listrik yang dihasilkan mrk kelak, atau tidak mau membeli dengan harga yang wajar, sehingga mrk akan urung berinvestasi, sementara pihak PLN sendiri tidak mampu secara cepat menutup celah kekurangan daya tsb. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini?

Dahlan Iskan:
PLN pasti beli listrik PLTM, apalagi di Lampung. Harganya pun sudah sangat bagus kan? Sudah sekitar 800,-/kWh. Tolonglah segera bangun dan kami akan sepenuhnya membantu. Memang untuk PLTM masih harus ada ijin dari menteri, tapi kami lagi merumuskan usul agar untuk PLTM tidak perlu serumit itu.

Hercules:
Senang mendengar Bench marking-nya. Itu baru dari sisi availability-nya terhadap yang sudah tersambung. Bagaimana dengan availability nya secara keseluruhan?
Sebagai Contoh, di Balikpapan, banyak sekali yang belum tersambung listrik (availability-nya 0?), padahal di situ gudang nya energy.
Bapak kan dari Kaltim sebelumnya. Apa permasalahannya? Apakah tidak bisa di beri sambungan semuanya khususnya di kota2 besarnya?

Dahlan Iskan:
Kaltim itu menjadi contoh terbunuhnya akal sehat selama puluhan tahun. Energi apa saja ada di situ, tapi krisis listrik yang amat berat. Batubara yang murah diekspor luar biasa, tapi semua pembangkitnya pakai BBM yang begitu mahal. Karena itu, sebelum masuk PLN, saya sering mengatakan bahwa kalau ada instansi yang paling saya benci, maka nomor satu adalah PLN!

Di Balikpapan kini sedang dipersiapan pembangunan PLTU 2 x 100 MW (sudah selesai tender, dananya juga sudah ada, tinggal memulainya, mungkin akhir Maret depan). Lalu beberapa PLTU lagi sedang diproses tendernya. Tapi semua itu memakan waktu dua tahun.

Di belahan utara, kami baru saja dapat gas kecil dari Medco, gas ini akan kami pakai untuk membangkitkan listrik di utara, lalu akan kami bangun kabel bawah laut ke Nunukan, lalu dengan kabel bawah laut lagi ke Sebatik. Semoga tahun depan pulau sebatik (yang separonya milik Malaysia itu) bisa lebih terang dari wilayahnya Malaysia. Masih terlalu banyak yang harus diperbuat di Kaltim. Maret ini saya ke sana untuk memulai proyek itu....

Ary Suhendro:
Dalam RUPTL PLN 2010-2019 tertanggal 8 Juli 2010, terdapat beberapa proyek strategis untuk PLTGU, PLTU dan PLTA. Dalam perjalanan waktu, nampak PLTP yang semula terkendala, kemungkinan tanggal 11 Maret 2011 akan ada angin segar (jika jadi ditandatangani "sesuatu").
Mengingat PLTP termasuk pembangkit ramah lingkungan, dan Indonesia mempunyai cadangan panas bumi terbesar di dunia, rencana Bapak terhadap PLTP ini bagaimana?

Moga-moga Bapak bersedia memberikan perhatian lebih untuk PLTP. Moga-moga Bapak bersedia mengawal perjalanan (relative) awal PLTP ini. Moga-moga PLTP dapat membantu program Fast Track tahap kedua Bapak.Kami doakan Bapak selalu sehat, sehingga bisa berkontribusi aktif dalam kelistrikan di Indonesia.

Dahlan Iskan:
Kami memang menargetkan tanggal 11 Maret ini ada 5 kontrak Geothermal yang harus kami tandatangani. Semua upacara itu ingin kami laksanakan di makamnya Pak Vincent Raja, yakni tokoh Geothermal PLN yang juga alumni terkemuka ITB. Maksud kami menghargai almarhum yang berjuang keras mewujudkan Geothermal, tapi sampai beliau wafat belum terwujud.

Kami bersumpang untuk mewujudkan PLTP ulumbu di kampung halamannya itu sebelum natal tahun ini, sebagai hadiah natal bagi warga Flores. Sekarang ini, PLN sedang nginul (maksud saya sedang ngebor) Geothermal di Tulehu, Ambon. Mestinya Geothermal ini dibiayai oleh ADB, tapi karena kelamaan, maka saya putuskan dibiayai PLN sendiri, agar lebih cepat. Hari ini pengeborannya sudah mencapai 900 meter. mohon doa restu.

Masrizal Umar:
Terima kasih untuk kesediaannya berbagi ilmunya dengan kami. Pertanyaan saya:

1.Menurut saya, Bapak termasuk salah satu Pathfinding Leader atau Cracker di Indonesia dan Calculated Risk Taker, Bagaimana Strategy Bapak untuk menyiapkan Leader2 baru di PLN, sehingga selanjutnya CEO PLN bisa dari Internal tetapi memang credible dan layak bukan hanya masalah senioritas saja? Seperti yg sudah dilakukan GE dengan GE University-nya.
2.Trend dunia sekarang adalah menggunakan “Clean dan Sustainable Energy” salah satunya adalah PLTP atau Panas Bumi, tetapi kalau dilihat kontrak2 yang baru masih dominan dengan PLTU dgn Bahan Bakar Batu Bara. Kapan prosentase PLTP bisa lebih dari 50% dari source mix yg digunakan utk pembangkit.
3.Apakah Bapak setuju dan ada rencana untuk menggunakan PLTN? Kalau iya kapan?
4.Apakah Bapak bersedia jika dicalonkan jadi Calon Presiden atau Wapres?
Terima kasih dan semoga Bapak senantiasa sehat.

PS: Sejak Bapak jadi Dirut, Listrik di kompleks saya sdh jarang sekali byarpet kecuali faktor alam (badai atau banjir). Terima kasih, Pak. Mohon izin Blog-nya saya buat link ke Blog saya.

Dahlan Iskan:
Terus terang, di antara direksi sekarang setidaknya ada tiga yang pantas jadi Dirut PLN. Tidak perlu saya. Mereka hebat-hebat. Jadi besok pagi pun, misalnya saya berhenti dari PLN tidak perlu dikhawatirkan.

Kini kami sedang menjalankan program menyiapkan level kedua. Hampir selesai juga sehingga sudah mulai membicarakan penyiapan level ketiga, sambil kami sudah sepakat untuk melakukan percepatan naiknya golongan yang lebih muda. Kami sepakat hanya anak muda yang bisa membuat kemajuan.

PLTN, sepenuhnya saya setuju. Tinggal secara komersial memang masih lebih mahal dari sumber lain. “Salah kita” adalah kita punya banyak batubara, geothermal dan air yang jauh lebih murah dari nuklir. Tapi kalau tidak sekarang memulai, kita akan ketinggalan manakala di kemudian hari tiba-tiba kita harus bernuklir-ria. Saya usul agar proyek PLTN pertama sebaiknya hasil kerjasama antara Insdonesia-Singapura-Malaysia. Akan tidak “bising” di bidang percaturannya. Kita cari lokasi yang bisa diterima ketiga negara itu. Dari pada kita kerja sendiri tapi dimusuhi banyak orang.....

Yayuk, FI-76:
Mohon maaf, Pak. Mungkin perlu dilakukan pengecekan ke lapangan.

1.Untuk listrik tenaga matahari yang ada di pulau bunaken dan wakatobi tidak berjalan mulus. Terakhir kami kesana (rekreasi - diving september 2010 dan januari 2011), semua. Resort dan juga penduduk desa membayar iuran listrik pakai tenaga genset, yang bising sekali bunyinya dan hanya sampai jam 6 sore. Jam 6 sore, tidak ada listrik sama sekali.
2.Saya ingin bertanya, Pak. Apakah bapak mentargetkan besaran revenue di kantor2 cabang PLN ? Hal ini karena banyak sekali kejadian mirip yang berlangsung dalam 1 tahun terakhir ini. Saya dan juga ada 3 teman saya mengalaminya. Kami beli rumah dan baru tinggal rata2 6 - 12 bulan. Tiba2 kedatangan petugas PLN yang menyatakan meter PLN rusak, dan harus diuji kalibrasi ke sunter ( teman saya lainnya ke bSD - dekat rumah msg2). Hasil dari kalibrasi yang kami tdk pernah ketahui prosesnya, adalah form yang harus di-ttd oleh kami. Denda sebesar 17 juta, teman saya 37 juta, dan yang lainnya ada yang 24 juta. Kalau tdk dibayar maka listrik akan dipadamkan.. Memang pihak PLN memberikan kebijaksanaan cicilan, tetapi 20% harus dibayar didepan dan harus cash (agak aneh ini).
Sebagai pelanggan yang tdk punya alternatif lain, juga malas debat bolak balik ke PLN, kami terpaksa terima, padahal kalau dihitung tinggal 6 bulan dng bukti berupa akte jual beli rumah. Tdk mungkin kena beban 17juta.

Mohon klarifikasi Bapak utk kasus yang terjadinya hampir serentak ini tetapi pada lokasi yang berbeda-beda. Mohon maaf jika tidak berkenan.

Dahlan Iskan:
Kalau Anda ke Wakatobi dan Bunaken bulan september (SAYA JUGA DI SANA BULAN ITU, tapi untuk rapat dan tidak sempat menyelam, sayang...) rasanya tidak mungkin kalau Anda bisa melihat PLTS kami di sana. Bulan September itu baru proses tender. Pemasangan baru dilakukan bulan Desember. Sekarang sudah selesai tapi masih dalam tahap evaluasi, apakah masih ada kekurangan.

Soal yang kedua, saya belum bisa menjawab karena harus bertanya dulu kepada bagian itu. Maafkan atas kurang menguasainya persoalan ini.

Jalal Umaruddin:
Walaupun belum pernah ketemu secara langsung dengan Pak Dahlan, Tapi sangat bahagia bisa bertemu dalam diskusi virtual ini, semoga hari esok bisa bertemu.

Saya sering mengikuti artikel-artikel yang Pak Dahlan tulis, tentang ekonomi Global dan Nasional, tentang perjalanan gaya kepemimpinan yang Bapak instal di PLN sejak pertama sampai sekarang. Sungguh luar biasa, Kalau saya Presiden, saya ganti semua Dirut BUMN dengan karakter kepemimpinan seperti yang Bapak miliki (*untuk Indonesia saat ini).

Pertanyaan saya:

1.Kenapa Indonesia tidak segera beralih ke PLTN? Secara ekonomis padahal per-unit energi MegaWattHour(MW) dibutuhkan biaya yang lebih kecil.Kalaupun LSM yang menjadi kendala karena menakutkan akan terjadi kecelakaan, Saya yakin ketika PLN mengajak diskusi secara terbuka dengan dengan LSM-LSM tersebut. Dan PLN berkomitmen untuk menjaga satefy dengan perjanjian di depan masyarakat banyak. Saya yakin mereka akan menerima.
2.Sekitar 1,5 tahun yang lalu, Saya berdiskusi dengan Tenaga Ahli BP (British Petroleum) dalam feasibility study Lapangan Gas TANGGUH di Perairan Papua. Betapa kecewanya Saya melihat list nama calon konsumen gas tidak ada PLN. Konsumen terbesar Perusahaan Listrik Negeri Jepang. Padahal biaya produksi listrik per-unit energi dengan menggunakan LNG bisa 6 kali lebih murah dibandingkan dengan solar. padahal kita sudah banyak kecolongan dengan MOU penjualan gas di lapangan-lapangan gas seperti Arun (Aceh), Bontang (Kalimantan Timur) dll. Sedangkan Negara-negara lain importir LNG Indonesia bisa menyediakan Listrik dari LNG Indonesia yang sangat murah. Bagaimana Bapak Dahlan menanggapi hal ini?
Dahlan Iskan:
Kami juga menyesal mengapa PLN tidak dapat jatah gas dari Tangguh. Tapi semua itu sudah berlalu. Menyesalinya hanya membuat tidak akan bisa bekerja. Belajar dari situ, saya ngotot agar gas Donggi Senoro dijual ke PLN 100% dengan harga komersial. Tapi saya masuk ke PLN sudah terlambat, karena sudah terjadi kontrak. Kini kami lagi berjuang agar ijin LNG Sengkang bisa segera diterbitkan. Ini akan baik untuk mengganti BBM di Ambon, Lombok dan seterusnya.

Soal PLTN sudah saya jelaskan di email kepada rekan yang lain. Terima kasih atas dorongan LNG ini.

Sidik Permana:

1.Terkait diversifikasi energi, menurut bapak potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia untuk memenuhi prediksi defisit listrik Indonesia idealnya seperti apa, kontribusi idealnya dari resource yang ada?
2.Tekait dengan kasus export batu bara dan kekurangan pasokan dalam negeri untuk PLN khususnya bagaimna pandangan bapak? apakah perlu menstop export atau mengurangi sampai batas equilibrium export ratenta ataubagaimana?
3.Apakah mungkin kedepan karena potensi energi baru dan terbarukan penting, PLN menjadi promotor utama dan menjadi punya anak perusahaan pengembangan potensi itu. Apakah concern PLN juga bagi pengembagan teknologi hemat energy.
Dahlan Iskan:
PLN sudah punya anak perusahaan di bidang geothermal, tapi memang masih kecil. Kelihatannya ke depan geothermal akan lebih banyak ditangani swasta dan Pertamina (karena dulunya, sesuai dengan peraturan yang berlaku waktu itu) wilayah geothermal itu menjadi hak Pertamina.

Kini wilayah geothermal (sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang) menjadi hak Pemda. Karena itu terserah Pemda untuk diapakan wilayah itu. Pemdalah yang harus melakukan tender dan dalam hal ini PLN tinggal menjadi pembeli listriknya.
Soal PLTN saya respons kepada rekan yang terdahulu.

Abdul Bari, GL-90:
Sebagai negara yang mempunyai potensi cadangan panas bumi dunia yang sangat besar (±40%).

1.Apa rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk pelaksanaan penggunaan Tenaga Panas Bumi guna menunjang pemenuhan ketenagalistrikan di Indonesia?
2.Dan apa langkah2 real yang sudah dilakukan?
Dahlan Iskan:
Sekali lagi bahwa wilayah geothermal itu kini (sesuai dengan UU yang baru) sudah menjadi milik Pemda. Sedang Wilayah yang lama, umumnya milik Pertamina. Kita doakan Pertamina segera membangunnya dan Pemda rajin membuka tender. PLN tinggal jadi pembeli listriknya. Kedengarannya agak ruwet ya?

Trias Adijaya:
Saat ini banyak perubahan energi green yang mengandalkan listrik sebagai sumber daya utama. Yang saya tau ada perusahaan mobil jerman terkemuka akan memproduksi mobil listrik pada tahun 2013 dan dapat digunakan sebagai pengganti mobil berbahan bakar fosil yang saat ini populer.

Pertanyaannya, apakah PLN sebagai pemasok listrik di Indonesia sudah siap dgn kemungkinan pertambahan kebutuhan seperti ini? Berapa asumsi pertumbuhan kebutuhan listrik per rumah tangga? Apalagi kalo jalan ke mall dng mudah dan murahnya kita bisa beli perlengkapan RT bertenaga listrik.

Dahlan Iskan:
Kami memang memimpikan PLN akan berperan besar dalam mengubah sifat lalu-lintas kita. Kami bayangkan suatu saat SPBU-2 itu berubah menjadi colokan listrik. Lalu, listrik di rumah-rumah yang kalau tengah malam tidak dipakai itu bisa dipakai untuk charging mobil/motor listrik.

Tapi semua itu jangan dilakukan tahun ini atau tahun depan. Masih terlalu banyak keperjaan yang lebih mendesak. Kalau hal itu bisa mulai diwujudkan tahun 2013, rasanya akan hebaaat.....

Susilo Cahyono:
Pak Dahlan senang dan terima kasih ada kesempatan berinteraksi dengan Bapak. To the point aja pak, pertanyaan saya:

1.Bagaimana langkah pertama Bapak ketika memasuki dunia ketenagalistrikan yg benar2 baru dan dengan PLN yg punya handicap “rugi”, atau “utang numpuk” dll mengingat selama itu keberhasilan usaha bapak adalah di bidang yg sangat berlainan.
2.Apakah menurut Bapak sistem pentarifan listrik PLN saat ini masih perlu dirasionalisasi, dirubah dan diperbaiki? Mengingat berbagai hal saat ini sudah sgt berbeda dg era lalu menyangkut bisnis ketenagalistrikan di era yg sangat kompetitif ini, juga peningkatan peranan swasta dlm usaha ketenagalistrikan yg mau gak mau restrukturisasi bisnis ketenagalistrikan juga berubah.
Terima kasih sebelumnya, dan selamat bekerja dan sukses, Pak.

Dahlan Iskan:
Memang saya tidak tahu apa itu listrik. Minggu pertama di PLN saya minta seorang manajer memberikan kursus kepada saya dengan judul: Apakah listrik itu? Saya sungguh menyesali diri mengapa dulu tidak punya kesempatan kuliah di Fakultas Elektro.

Soal pentarifan, setelah saya renungkan, sistem India yang terbaik. Di India akan komite non pemerintah yang menentukan tarif listrik. Komite itu beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi mereka yang lebih rasional dalam membela kepentingan rakyat sebagai konsumen dan kepentingan penyedia listrik. Dengan demikian sangat imbang.

Selama tarif listrik ditentukan para politisi sulit berharap listrik akan menjadi baik. Di India jalan tol pun tentukan oleh komite non pemerintah. Ini yang membuat pertumbuhan ekonomi India menjadi 9 % selama beberapa tahun terakhir. Tapi sampai akhir tahun ini saya belum akan berteriak soal ini. Lebih baik saya memperbaiki PLN dulu agar lebih effisien dan memenuhi harapan masyarakat.

Fik Ahmad:
Pak Dahlan, debat soal capping sempat ramai. Dulu bapak pengusaha pengguna listrik yg besar, sekarang pak Dahlan penyedia listrik dengan kondisi harga penjualan yang jauh dari memadai keekonomiannya.

Menurut Bapak bagaimana kebijakan listrik secara kesdeluruhan terkait harga dan ketersediannya? Apakah yang harus direvisi dari kebijakan saat ini?

Dahlan Iskan:
Saya memang punya pabrik kertas yang bayar listriknya waktu itu sampai Rp 12 miliar/bulan. Yang saya keluhkan bukan soal mahalnya, tapi seringnya padam/trip. Kerugian sangat besar karena sekali listrik mati atau trip menghidupkan mesinnya lagi perlu waktu enam jam.

Soal capping sudah selesai. Semua pengusaha sudah membayar listrik tanpa capping (sudah 100% membayar tangal 28 Februari hari ini). Saya ngotot capping itu dicabut karena tidak masuk akal sehat. Rp 1,1 triliun subsidi hanya dinikmati oleh 304 perusahaan. Salah satunya perusahaan multinasional yang hebat yang labanya saja Rp 4 triliun setahun. Apakah yang seperti ini pantas dapat subsidi? Perusahaan itu sendiri tidak pernah minta dicapping, karena itu ketika capping dicabut tidak keberatan sama sekali. Mereka juga tidak ingin disubsidi karena memang mampu. Banyak penerima subsidi yang sebenarnya karena ditakdirkan “diberi”, he he.

Budiawan Butarbutar:
Pak, di milis sebelah pernah ada diskusi tentang teknologi pembangkitan yg relatif baru yg kabarnya jauh lebih murah, yakni CWS (coal water slurry). Walaupun baru tapi kabarnya di China sudah lebih 100-an PLTU di sana menggunalan teknologi CWS.

Tentunya PLN sudah mendengar dan mengetahui teknologi ini. Mengapa PLN belum menggunakan teknologi ini kabarnya karena ada mafia yg menghalanginya. Mafia yg mengejar rente batubara dan BBM.

Bagaimana menurut bapak dan direksi lainnya tentang pilihan teknologi ini? Dan bagaimana pula tanggapan bapak jika ada mafia yang mencoba menghalangi penggunaan teknologi ini.

Dahlan Iskan:
Itu bukan teknologi pembangkitan, tapi jenis bahan bakar. Pembangkit yang selama ini menggunakan gas atau BBM, dengan perubahan tertentu akan bisa menggunakan bahan bakar slury. Bahan bakar ini pada dasarnya batubara yang dilembutkan yang lembutnya mungkin melebihi lembutnya bedaknya Luna Maya he he..., lalu dicampuri kimia tertentu dan jadi barang cair berwarna hitam pekat.

Nah benda cair itulah yang dialirkan ke boiler untuk dibakar di dalam boiler. Kami sudah sering mendiskusikannya dan kini lagi menunggu pilot proyek yang baru akan selesai dua tahun lagi yang dikerjakan oleh investor dari Jepang karena itu memang teknologi mereka.

Abdul Manan:
Saya ingin bertanya tentang rahasia sukses bapak.Apa primary values bapak sehingga bapak kelihatan selalu berhasil didalam memimpin berbagai kegiatan usaha yang sdh dipimpin selama ini .Tks salam hormat.

Dahlan Iskan:
Tidak betul saya selalu berhasil. Banyak sekali perusahaan saya yang saya tutup karena gagal. Persoalannya, hanyalah karena saya sering diminta jadi pembicara seminar yang topiknya “Kiat Sukses Dahlan Iskan”. Judul itu panitia yang menentukan. Ini tidak fair. Seharusnya harus sering juga diadakan seminar dengan topik “Kegagalan-kegagalan Dahlan Iskan”. Sayangnya sampai hari ini belum ada panitia yang minta seperti itu. Kalau ada pun akan saya ceritakan semuanya.

Mulyanto M-76:
Acara yg menarik, selamat buat P Dahlan atas keterbukaan ini. Saya punya beberapa pertanyaan atau komentar sbb:

1.Pada RUPTL yg baru, cukup banyak rencana pembangunan pembangkitan yg melibatkan nilai tidak sedikit. Bgmn mendorong industri lokal unt berperan. Industri lokal harus menanggung biaya bea masuk bahan, sedangkan import barang bea masuk bisa nol.
2.Menurut informasi PLTU dari program percepatan 10 000 MW tahap pertama performance, reliability, waktu serta dukungan servis minim. Hampir seluruh PLTU tsb dari satu negara. Mengapa 10 000 tahap kedua juga tetap memakai dari negara yg sama.
3.Selain geothermal, biomass dapat diprioritaskan 4. PLN bersama dg Pabrik gula dpt bersinergi unt program swasembada gula dan biomass, seperti Brazil
Dahlan Iskan:
Tolong diingat, saya ini DIRUT PLN yang tidak bisa bicara soal industri apalagi bea masuk segala, ha ha. Soal 10.000 yang pertama kami lagi kerja keras sekali untuk menambal di sana-sini, tapi yah dijalani saja, dinikmati saja. Soal mengapa dulunya begitu, yah apa perlu kita perdebatkan?

Yang 10.000 kedua sudah berubah total lho! Yang kedua itu 40%-nya GEOTHERMAL, selebihnya ditenderkan secara terbuka dari negara mana pun, termasuk karena di dalamnya lebih banyak milik swasta. Kita memang harus belajar dari pembangunan 10.000 tahap pertama. Inilah ongkos kuliah yang lebih mahal daripada kuliah di ITB.

Larasati, TK85:
Berkaitan dengan program 100 pulau yang akan menggunakan tenaga surya, apakah itu program PLN, atau melibatkan pihak swasta?

Dahlan Iskan:
Itu sepenuhnya program PLN tapi untuk pasok peralatannya ditenderkan. Sekarang ini di dalam negeri sudah ada sekitar 10 perusahaan pemasok tenaga surya. Bangga kami melihat perkembangan ini.

PLN akan terus mengembangkan pulau-pulau kecil itu karena selama ini pulau2 tersebut sangat sulit dilayani. Harga BBMnya mahal sekali dan sering tidak bisa diangkut ke sana, karena lagi musim gelombang, misalnya.

Karena itu kini kami menciptakan yang kami sebut “Sistem Listrik Kepulauan”. Ini untuk mengatasi tujuh propinsi yang memang propinsi kepulauan. Karena itu propinsi seperti NTT yang tahun lalu ratio elektrifikasinya baru 31% (terendah di Indoensia) akan langsung loncat menjadi 70% akhir tahun ini. Semoga berhasil dan membuat propinsi yang selalu tertinggal itu menjadi sesekali berada di depan.

Ismie:
Selamat malam Pak Dahlan, saya tertarik dg topik PLTU utk Kaltim padahal terdpt banyak batubara disana, ada yg menarik utk PLTU di Meulaboh tapi spec batubara Kalimantan ironinya di lokasi tsb juga ada batubara sehingga ada kemarahan masyarakat di daerah tsb. Mereka mengharapkan teknologi PLTU nya bisa memanfaatkan batubara lokal, bagaimana tanggapan Bapak dengan masalah ini?

Dahlan Iskan:
PLTU Meulaboh atau juga sering disebut Nagan raya itu baru jadi tahun depan. Di masa lalu memang sudah ditenderkan bahwa batubaranya dari kalimantan. Anda benar, bahwa di depan PLTU itu ternyata ada tambang batubara. Kini kami sedang mempelajarinya. termasuk bagaimana batubara setempat yang HGi-nya terlalu tinggi itu bisa dipergunakan di PLTU Meulaboh. Kita lagi cari teknologi yang bisa mengatasi HGI yang berlebihan itu. semoga berhasil.

Ricky Cahya Andrian, EL-97:
Kalo di PLN, Pak Dahlan Iskan ada program live chatting dengan para pegawainya apa bisa dilakukan hal spt ini?

Dahlan Iskan:
Saya sudah dua kali melakukan live chatting khusus untuk seluruh karyawan PLN. Yang pertama saya lakukan ketika saya berada di Palu untuk mengatasi krisis listrik yang luar biasa di sana. Kedua beberapa waktu lalu. Sebentar lagi bisa kita adakan lagi. Rame kok. Sampai jari ini rasanya seperti digigit semut.

Ayuhanif:

1.Menurut Pak DI, adakah "kebohongan" yg dilakukan oleh pemerintahan SBY terkait dengan penyediaan energi listrik utk rakyat Indonesia?
2."Jika ada", sejauh apa hal itu mempengaruhi kinerja PLN?
Saran:
ITB memiliki kelompok2 keahlian dan grup penelitian (research group) yang dapat ditingkatkan kualitasnya dalam menghasilkan inovasi pengayaan dibidang energi listrik. utk itu dibutuhkan kerjasama antara komponen2 penelitian di ITB tersebut dgn dunia usaha dan industri yg dalam hal ini PLN. saya ingin mendorong adanya kerjasama "program hibah penelitian di bidang energi listrik PLN-ITB" yang bertujuan:

1.Mendorong terwujudnya kerjasama dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian sesuai dengan kompetensi yang dimiliki ITB
2.Pengelolaan dana penelitian secara optimal dalam grup penelitian yang berkualitas
3.Pengembangan kerjasama dengan lembaga atau mitra di luar ITB, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang bermutu dan berdaya saing tinggi. sekiranya, hal ini dapat diwujudkan dengan sinergis.
Ini saja yg ingin saya sampaikan. Terimakasih sebelumnya. Selamat berkarya, Pak DI.

Dahlan Iskan:
Saya belum mencermati itu. Saya sendiri punya prinsip yang bisa membedakan antara “program” dan “janji”. Program bisa meleset, bisa tidak tercapai, tadi tidak bisa disebut bohong. Sedang janji, kalau tidak dipenuhi, harus disebut bohong. Mungkin banyak yang mencampuradukkan antara “program” dan “janji”.

Dicky Gumirlang:
Bagaimana menurut bapak mengenai PLTN untuk opsi pemenuhan kebutuhan listrik kita? Apakah kita akan menuju ke sana, dan kapan? Atau bapak termasuk yang tidak setuju PLTN?

Dahlan Iskan:
Saya setuju kita memulai PLTN, tapi jangan dimaksudkan sebagai senjata mengatasi krisis listrik. Membangun PLTN itu perlu waktu lima tahun, kita keburu mati oleh krisis. Demikian juga dibandingkan dengan Batubara atau Geothermal masih terlalu mahal.

Karena itu kalau kita memasuki era PLTN harus dimaksudkan dulu sebagai upaya untuk menyiapkan diri agar jangka panjang kita siap melakukannya. Kita perlu masuk ke PLTN dengan tujuan agar SDM kita sudah mulai diberi kesempatan sejak sekarang.

Yusadana Made:
Menyimak peran orang muda di PLN, saya kebetulan karyawan bapak di PLN P3B Sumatera, sejak lulus kuliah dr ITB tahun 2002 langsung masuk PLN. Saya ingin menanyakan hal-hal apa sekiranya yg membuat bahwa diwaktu yg akan datang PLN akan menjadi perusahaan yg hebat dan disegani masyarkat Indonesia .

Dahlan Iskan:
Hari ini tadi kita rapat kerja. Di situ saya beberkan road map PLN ke depan, yang kata teman-teman sangat menjanjikan. Cobalah anda cari bocoran presentasi yang sudah disempurnakan oleh peserta raker itu. Kalau sulit dapat bocoran, Anda hubungi saya.

Daniel David:
Saya sangat tertarik dengan kalimat Bapak, yaitu kami sepakat hanya anak muda yang bisa membuat kemajuan. Pertanyaan saya, sejauh mana bapak memberikan kesempatan kepada yang muda2 untuk dapat berkembang dan membuat kemajuan di PLN, Pak?

Itu saja pertanyaan sederhana saya, Pak. semoga bapak diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan. Amin. Sukses membawa perubahan bagi PLN dan Bangsa ini.

Dahlan Iskan:
Di perusahaan saya yang lama, hal itu bisa saya laksanakan dengan konsekuen dan total. Di PLN banyak sekali hambatannya, terutama hambatan prosedur. Misalnya seseorang untuk naik tingkat harus melewati banyak sekali syarat dan kriteria dan apa lagilah.

Sekarang persyaratan itu lagi dikurangi dan diperependek. Dari sembilan syarat (harus pernah jadi apa dan harus pernah ikut pendidikan apa), menjadi hanya empat saja. Semoga Anda belum keburu tua.

Saya sendiri ketika sakit selama tiga tahun menyerahkan kepemimpinan kepada anak muda yang baru 32 tahun. Selama saya tinggal sakit perusahaan ternyata terus maju dan tambah maju. Setelah saya sembuh, mau kembali ke posisi itu lagi menjadi malu, lalu saya tetapkan mengangur saja. Eh, ketahuan presiden dan jadilah Dirut PLN yang terlalu tua.

Ketut Wiyasa:

1.Ketika saya bekerja di salah satu internet provider di denpasar Bali (sejahtera globalindo), perusahaan kami juga berlangganan backbone ke icon+ yang menghubungkan salah satu bts kami ke NOC nusa dua dan NOC nusa dua dan surabaya, availability cukup tinggi,support cukup bagus (boleh pinjam modem dlm keadaan darurat) walaupun masih office hour only, pertanyaan saya : kapan PLN menyediakan VAS (value added service) akses internet untuk pelanggan? Karena secara teknis implementasi tidak sulit) (istilah saya the sleeping giant) karena sudah leading di biaya kontruksi pekerjaan sipil yang meningkat seiring waktu sementara harga kabel dan peralatan makin murah. (Pengalaman kami tarik kabel optik dari nusa dua ke peti tenget)
2.Bagaimana dengan perkembangan pembangunan PLTGU Telukan Bawang?
Dahlan Iskan:
Saya sih kepingin PLN fokus ke mengurus listrik. Tidak perlu ngurus yang macam-macam dan aneh-aneh.

Alma Adventa:
Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Saya salut dengan usaha Bapak untuk membenahi PLN. Namun sayang sekali setelah 6 bulan target tidak ada pemadaman di daerah saya di Kalimantan Tengah pemadaman listrik masih sering terjadi dalam seminggu bisa dua sampai tiga kali (tidak jarang setiap 2 hari sekali) dan padam dalam jangka waktu yang lama bisa mencapai 6-8 jam.Sampai ada joke ini bukan pemadaman bergilir tapi penyalaan bergilir.

Yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa di daerah yang merupakan salah satu produsen batubara, tidak ada satupun PLTU. Selama ini listrik Kalteng sangat tergantung dengan Kalsel. Dan sering terjadi PLTU Asam-Asam di Kalsel kekurangan batubara.
Kira-kira kapan PLTU Pulang Pisau bisa mulai beroperasi? Karena selama ini tambahan listrik di Kalteng diperoleh dari PLTD, padahal masyarakat sangat kekurangan solar (harus antri berjam-jam di SPBU).

Apakah ada rencana untuk membangun PLTU di daerah DAS Barito untuk memenuhi kebutuhan listrik yang sangat kurang di daerah yang notabene penghasil batubara ini?

Satu lagi pertanyaan saya, mengapa sangat sulit bagi masyarakat di Kalteng untuk mendapat sambungan listrik? Kadang harus harus main tembak sampai 7 juta untuk satu sambungan.

Demikian pertanyaan dan keprihatinan saya akan masalah listrik di Kalteng. Terimakasih untuk perhatian dan jawaban Bapak Dahlan Iskan. Semoga Tuhan menganugerahi bapak kebahagiaan dan kesehatan.

Dahlan Iskan:
Kalteng dan Kalsel memang sangat mengecewakan. Saya merasa tertipu di sini. Bahkan sehari tadi kami membahas situasi di sana dan mengambil langkah nyata dengan cara menambah lagi pembangkit 40 MW di sana dalam waktu dua bulan ke depan...maafkan. Ternyata memang ada yang tercecer.

David Ketaren, SI-81:
Seni apa yg Bapak terapkan dlm memimpin PLN? Saya dengar bhw pengeluaran terbesar dari PLN adalah untuk BBM, sbg contoh besarannya sampai 100 an T. Jadi kalo bisa menghemat BBM 2% saja dalam satu tahun artinya menghemat nilai Rp 2 T. Sungguh sangat besar. Bagaimana soal BBM PLN ini, Pak?

Dahlan Iskan:
Orang-orang bilang saya menggunakan jurus pendekar mabuk. Saya memang mabuk dalam hal BBM itu. Karena itu teman-teman setuju kita melakukan program yang kami sebut “pembunuhan berencana”. Kami akan membunuh pembangkit-pembangkit yang “salah makan” itu. Pembangkit tersebut sesuai dengan desainnya mestinya dimakani gas, tapi tidak pernah mendapat gas, akhirnya dimakani BBM.

Pertengahan tahun ini, setidaknya ada 1.000 MW pembangkit jenis ini yang akan kami bunuh. Itulah sebabnya belakangan ini kami banyak membeli trafo IBT agar kami bisa melakukan "pembunuhan" itu dengan senjata sistem. Misalnya PLTGU Tambak Lorok Semarang itu, akan kami bunuh dengan acara memasang trafo IBT GITET Ungaran. Dengan demikian listrik Semarang kami ambilkan dari sistem 500kv Jawa. Lalu ditambah dari PLTU Rembang yang secara langsung akan kami masukkan ke Semarang dengan sistem 150kv.

Daniel Daud, AR-84:
Pak Dahlan, agar Indonesia bisa menjadi negara maju, apa yg harus dipersiapkan?

Dahlan Iskan:
Yang paling penting siap mental dulu, yakni siap mental bahwa untuk menjadi negara maju perlu waktu dan perlu iklim yang baik, termasuk iklim agar warga negara itu mayoritas memiliki sikap positif. Kalau terlalu banyak orang yang pikirannya negatif dan pesimis, negara ini akan benar-benar gagal maju.

Tentu kalau kita bisa membuat pertumbuhan ekonomi 7 persen setahun, Indonesia tidak mungkin tidak maju. Dengan pertumbuhan selama ini saja ekonomi indonesia terus maju. Sepuluh tahun lalu kita tidak bisa membayangkan bahwa pendapatan perkapita kita bisa USD 3.200 seperti terjadi sekarang ini. Kalau tidak ada aral melintang, lima tahun lagi jadi USD 6.000/kapita.

Dengan jumlah penduduk yang 250 juta, bisa dibayangkan skala ekonomi Indonesia. Saya merasa bangga bahwa akhir tahun depan skala ekonomi Indonesia sudah lebih besar dari skala ekonomi Belanda, negara yang 350 tahun menjajah kita. Saya bangga, seperti orang RRT bangga bisa mengalahkan ekonomi Jepang tahun lalu. Kita tunggu saja, Indonesia akan maju sendiri siapa pun pemerintahnya, sepanjang kondisi seperti ini kita pertahankan.

Farli Siregar:
Saya sangat setuju Pak, mudah2an penegakan hukum di negeri ini bisa dilakukan lebih massive lagi, seperti yg sedang Bapak lakukan di PLN.

Irendra Radjawali:
Terimakasih untuk waktu bapak. Saya tertarik untuk mengetahui rencana PLN jangka panjang berkaitan dengan energi dari sumber terbarukan. Apakah PLN memiliki strategi dengan memberikan insentif bagi pengembang energi terbarukan terutama pada skala kecil (rumah tangga dengan panel surya misalnya)? Sejauh yang saya tau, beberapa saudara di daerah yang ingin mengembangkan pembangkit listrik dari sumber terbarukan terbentur pada terbatasnya akses terhadap grid. Terimakasih banyak, Pak.

Dahlan Iskan:
Untuk tenaga surya kami mengembangkan tiga sistem sekaligus: 1) Sistem Sehen, 2) sistem komunal 3) hybrid.

Kalau Anda berminat besar, bisa bersama teman-teman PLN ke pulau Sumba, sebuah pulau yang terdiri dari empat kabupaten yang besarnya sekitar tiga kali lipat pulau Bali. Di sana sedang dilakukan pemasangan sisten Sehen. satu rumah dapat tiga lampu, dengan satu panel, dan setiap kelompok ada satu televisi (televisinya sudah dibuat khusus untuk tenaga surya).

Lampu-lampu itu bisa dicopot dan dibawa berjalan-jalan sebagai senter. Bisa juga kalau di desa itu lagi ada kondangan, masing-masing orang membawa lampu sendiri-sendiri sehingga tempat kondangan atau pesta itu terang benderang oleh ratusan lampu sehen. Di Pulau Sumba ini akan ada 170.000 rumah yang dilistriki dengan sistem ini.

Adi Irianto, EL-81:
Bapak Dahlan, mohon bapak bisa jujur mengkritik alumni yg lulusan ITB dalam pengalaman bapak di PLN atau tempat Bapak sebelumnya, apa plus dan minusnya alumni ITB untuk perbaikan ke depan bagi kinerja bangsa ini. Terima kasih dan sehat selalu.

Dahlan Iskan:
Minggu lalu saya ke ITB, ceramah di depan dosen dan guru besar dan mahasiswa elektro ITB. Sebelum saya naik podium, ternyata ada empat sambutan. Seperti ada lomba pidato hari itu. Dalam hati saya tersenyum, ITB sudah seperti birokrasi saja....he he

Laksono Budi Prasetyo / TA-77:
Dalam pengantar CV Bapak disebutkan bahwa selain sebagai pemimpin Grup Jawa
Pos, Pak Dahlan juga merupakan Presiden Direktur dari dua perusahaan pembangkit
listrik swasta: PT Cahaya Fajar Kaltim di Kalimantan Timur dan PT Prima Electric
Power di Surabaya. Sejak akhir 2009, Bapak menjabat sebagai Direktur Utama PLN

Bagaimana bapak mengatasi konflik kepentingan dalam memimpin perusahaan milik swasta dan milik pemerintah tersebut. Demikian pertanyaan singkat saya Pak, mohon maaf bila tidak berkenan. Semoga Bapak selalu dikaruniai Allah kesehatan lahir dan batin dalam pengabdian Bapak untuk bangsa dan negara.

Dahlan Iskan:
Untuk urusan yang menyangkut kepentingan saya, saya tidak mau ikut membahas dan memutuskan. Tapi penjelasan ini akan sulit diterima dan karena itu ya saya jalani saja apa yang menurut saya baik dan menurut saya sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat.

Akbar, PL-04:
Apa motivasi bapak ketika jadi Dirut PLN?

Mengenai PLTN, bagaimana pendapat bapak, apakah setuju atau punya target khusus kapan implementasinya? Kebetulan saya asli Pati, didaerah saya isu ttg PLTN Muria dimulai sejak awal tahun 90an dan sampe sekarang tidak jelas juntrungannya kemana. Pernah dengar isu kalo sebenarnya PLTN Muria dibuat diam2 dan sudah ada patoknya disana, katanya lho pak.

Setelah jadi Dirut pln, kalau boleh tahu rencana bapak selanjutnya apa ya, jadi Dirut BUMN lainnya atau terjun ke dunia perpolitikan? Saya selalu membaca PLN CEO note tiap bulan di web-nya PLN dan sangat menginspirasi saya. Terima kasih, semoga selalu diberi kesehatan.

Dahlan Iskan:
Memang tidak begitu jelas apa motivasi saya jadi dirut PLN. Campur-aduk seperti coto Makasar! Setelah jadi Dirut PLN saya memilih akan menjadi “mantan Dirut PLN”!

Natal Hutabarat:
Saya senang baca Blog Anda. Saya sangat senang punya seorang leader yg senang berbagi dalam bentuk tulisan. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana bapak menyikapi dan merespon apabila karyawan PLN ada yg ketahuan korupsi? Atau menyalahgunakan jabatannya di PLN utk kepentingannya sendiri atau memperkaya pihak2 tertentu? Atau semisal ketahuan menerima sogokan dalam memenangkan tender?

Ridwan Noor:
Mungkin pertanyaan dibawah ini, pertanyaan standar yang sering ditanyakan. Namun saya rasa tidak ada salahnya saya tanyakan ke Pak Dahlan. Salah satu Permasalahan di indonesia untuk bumn adalah masalah mentalitas di karyawannya, mungkin secara tegas saya sebut korupsi (saya tidak sedang mengeneralisir bahwa semua karyawan bumn bermasalah, toh banyak juga yang mempunyai integritas tinggi, ini sangat tergantung pribadi masing-masing, namun saya menitikberatkan disini untuk pegawai bermasalah dan bagaimana kita mencari solusi untuk masalah seperti ini).

Di sini, yang ingin saya tanyakan adalah penyelesaian di sistem (kalau orang per orang tentu KPK jawabannya). Bagaimana menurut Bapak model yang baik untuk menyelesaikan masalah seperti ini (apa membentuk bumn sejenis yang menjadi tandingan semisal, atau malah privatisasi,dll) baik dari sisi eksternal maupun internal perusahaan? Mungkin itu dulu Pak, kalau ada kemiripan pertanyaan dgn yang lain, digabung saja. Terima kasih sebelumnya.

Dahlan Iskan:
Tahun lalu kami merombak sistem pengadaan strategis. Sistemnya juga harus diperbaiki di samping orangnya. Misalnya perantara tidak boleh menjadi leader dalam proyek pembangunan gardu induk. Hasil perombakan sistem pengadaan strategis ini menghasilkan penghematan Rp 2,4 triliun setahun kemarin. Misalnya satu trafo IBT yang dulu harganya Rp 120 miliar/buah, dengan perubahan sistem itu menjadi tingal Rp 40 miliar/buah.

Tahun ini pembenahan kami teruskan ke perubahan sistem pengadaan spare part di seluruh Indonesia. Dana pengadaan spare part itu mencapai Rp 7 triliun setahun. Kalau bisa dihemat tentu uangnya bisa dipakai untuk memperbaiki kualitas layanan, atau, misalnya untuk menambah daya di Kalteng tadi.

PENUTUP

Betti Alisjahbana:
Rupanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk malam ini sehingga tanpa terasa waktu sudah jam 22:14. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Dahlan Iskan yang telah bersedia menjawab berbagai pertanyaan yang di ajukan.

Membaca jawaban-jabawan pak Dahlan dan melihat kemajuan-kemajuan yang telah di capai PLN kami jadi lebih optimis bahwa masalah-masalah yang masih ada akan segera teratasi. Semoga PLN semakin sukses. Terima kasih sekali lagi.

Salam hangat penuh semangat.

Dahlan Iskan:
Tidak terasa sudah melebihi jam 21.00. Saya minta maaf melebihi jam yang disediakan Betti Alisjahbana. Semoga bisa disambung di waktu mendatang. Ciao! Xie Xie!

http://leadershipqb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1822:dialog-kepemimpinan-bersama-dahlan-iskan-dirut-pln&catid=34:inspiring-leader&Itemid=30

Lady Gaga In Egg, On Pot

2011-03-06T17:37:00.000-08:00

1001 Inventions at the United Nations

2011-03-02T23:00:00.000-08:00

1001 Inventions and The Library of Secrets - starring Sir Ben Kingsley a...

2011-03-02T22:59:00.001-08:00

Aljazeera TV interviews Professor Salim Al-Hassani of 1001 Inventions

2011-03-02T22:59:00.000-08:00

Open for Questions: State of the Union 2011

2011-02-27T21:59:00.000-08:00

Economy and the Federal Budget, Panel - Haas School

2011-02-27T21:58:00.000-08:00

Dean Rich Lyons and Prof. Andrew Rose Debate - Haas School

2011-02-27T21:57:00.001-08:00

Panel discussion of BEARS 2011 (Berkeley EECS Annual Research Symposium)

2011-02-27T21:57:00.000-08:00

Coca-Cola Happiness Machine Indonesia

2011-02-27T21:51:00.000-08:00

Coca-Cola Happiness Machine

2011-02-27T21:50:00.001-08:00

Coca-Cola Live Positively Philippines Environment

2011-02-27T21:50:00.000-08:00

Coca-Cola Happiness Truck

2011-02-27T21:49:00.001-08:00

TVC / Advertising / Iklan FANTA - "Gerhana Matahari"

2011-02-27T21:49:00.000-08:00

Davos Annual Meeting 2010 - Global Economic Outlook

2011-02-27T21:48:00.000-08:00

Tianjin 2010 - (TV Debate CNBC) Multinationals in China

2011-02-27T21:47:00.001-08:00

Minute Maid Pulpy 2011 Ad (Indonesia)

2011-02-27T21:47:00.000-08:00

Coca-Cola Happiness Machine London

2011-02-27T21:45:00.001-08:00

Animated Coca cola coke factory full version ad

2011-02-27T21:45:00.000-08:00

Sarah Palin Keynote Speech at National Tea Party Convention

2011-02-27T20:00:00.000-08:00

HD-Obama State Of The Union-Full Speech

2011-02-27T19:59:00.001-08:00

In Full: State of the Union

2011-02-27T19:59:00.000-08:00

Obama Faces GOP On Its Talking Points

2011-02-27T19:58:00.000-08:00

Obama addresses school kids- Full Video

2011-02-27T19:57:00.000-08:00

Watch President Obama Deliver Full 2011 State of the Union Address

2011-02-27T19:54:00.000-08:00